Rp 27,3 Miliar Bocor, Aliansi Masyarakat Gelar Aksi Desak Pembenahan Bank Kalbar

PONTIANAK INFORMASI, Lokal — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, Selasa (1/7). Aksi ini merupakan bentuk protes atas berbagai persoalan yang terjadi di tubuh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), termasuk dugaan pembobolan dana yang merugikan keuangan daerah dan nasabah.

Dalam aksinya, massa membawa bendera Merah-Putih, baliho, banner, serta pengeras suara. Mereka menyerukan aspirasi secara terbuka kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, agar segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Kalbar.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Sahroni, menyoroti kinerja Direktur Bank Kalbar, Rokidi, yang sebelumnya diketahui telah mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 27 Maret 2025. Menurutnya, masa kepemimpinan Rokidi diwarnai oleh buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan internal.

“Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa kasus selama kepemimpinan bapak Rokidi yang merugikan nasabah Bank Kalbar dan keuangan daerah. Salah satunya adalah kasus pembobolan dana yang melibatkan pegawai internal,” ujar Sahroni dalam orasinya.

Mengutip Redaksisatu.id, empat kantor cabang Bank Kalbar mengalami kebocoran dana dengan total kerugian mencapai Rp 27,3 miliar. Rinciannya meliputi:

1. Kantor Cabang Pembantu Karangan, Kabupaten Landak – Rp 17 miliar

2. Kantor Cabang Singkawang, Kota Singkawang – Rp 6 miliar

3. Kantor Cabang Pemangkat, Kabupaten Sambas – Rp 4,2 miliar

4. Kantor Cabang Bengkayang – Rp 100 juta

Sahroni menegaskan bahwa lemahnya kontrol dan kurangnya implementasi prinsip kehati-hatian di Bank Kalbar telah menyebabkan kebocoran dana yang begitu besar. Ia menilai manajemen telah gagal membangun sistem pengawasan yang memadai.

“Dalam industri perbankan, keamanan transaksi dan manajemen risiko adalah aspek krusial. Sayangnya, hal itu justru diabaikan oleh manajemen Bank Kalbar,” tambahnya.

Dalam aksinya, massa menyampaikan lima poin tuntutan kepada Gubernur Kalbar, antara lain:

1. Mendorong Gubernur Kalbar untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Dirut Bank Kalbar.

2. Mendorong pembenahan tata kelola BUMD, khususnya Bank Kalbar.

3. Mendesak dilakukan audit independen terhadap kinerja keuangan dan manajemen Bank Kalbar sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

4. Menuntut pengisian jabatan strategis di Bank Kalbar dilakukan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan kepentingan politik.

5. Meminta Gubernur Kalbar memberikan penjelasan resmi kepada publik terkait persoalan yang terjadi di Bank Kalbar agar tidak menimbulkan spekulasi negatif.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun dari manajemen Bank Kalbar terkait tuntutan massa. Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Barat menyatakan akan terus mengawal isu ini demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan daerah.