Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 Pemkab Kubu Raya. (Dok. PIFA/Ya’ M. Andriyan Wijaya)
PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, KUBU RAYA – Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Bupati Sujiwo menyerukan ajakan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN di lingkup pemerintahan daerah untuk menyalakan kembali semangat kebangkitan nasional melalui peningkatan etos kerja, disiplin, dan integritas dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Di Hari Kebangkitan, kami memaknai sekaligus mengajak kepada seluruh jajaran ASN dan non-ASN untuk mengobarkan semangat kebangkitan nasional melalui etos kerja sebagai abdi negara. Kita juga perlu membangkitkan kembali semangat disiplin kerja serta meneguhkan kembali nilai-nilai kejujuran,” ujar Bupati Sujiwo dalam wawancaranya.
Ia menyatakan pentingnya komitmen dan konsistensi ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang berbasis pada data, fakta dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami berharap pelayanan kepada masyarakat benar-benar nyata dan terasa manfaatnya di semua sektor,” tuturnya.
Terkait capaian 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bahasan menyoroti tujuh program prioritas yang telah digulirkan. Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), normalisasi parit dan sungai, serta perluasan akses layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan gratis.
“Tak hanya itu, jaminan BPJS Ketenagakerjaan juga kami berikan kepada takmir masjid, RT/RW, guru ngaji tradisional, pengurus fardhu kifayah hingga kader posyandu,” jelasnya.
Bahasan mengingatkan ASN agar tidak mudah menyerah dalam kondisi apapun. Ia juga menekankan pentingnya kesejahteraan bagi ASN.
“Pelayanan yang maksimal hanya bisa dilakukan oleh ASN yang juga sejahtera. Kalau mereka tidak sejahtera, bagaimana mereka bisa mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Bahasan mengingatkan pentingnya peran camat dan lurah dalam memahami serta mengelola kondisi wilayah masing-masing. Menurutnya, para pemangku jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan masyarakat.
“Sudah sepantasnya, bahkan wajib bagi camat dan lurah untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayahnya. Mereka harus membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh RT dan RW,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa koordinasi antara camat, lurah dan perangkat di tingkat bawah sangat penting, terutama untuk mencegah berbagai permasalahan sosial, seperti warga yang sakit namun tidak terlayani karena miskomunikasi.
“Contohnya, ada warga yang punya BPJS gratis tapi tidak mau datang ke rumah sakit karena takut divonis penyakit. Ini pemahaman yang salah. Kita tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis, tapi juga harus membangun pola pikir masyarakat,” pungkasnya.
