Ilustrasi Indeks Pembangunan Manusia. (Freepik)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat masih tertinggal. Oleh karena itu, Pemprov Kalbar didorong untuk dapat menggenjot peningkatan IPM.
Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin mengingatkan pentingnya intervensi pemerintah dalam peningkatan IPM.
“Misalnya berkaitan dengan anggaran. Hanya saja, postur APBD saat ini lebih rendah dari APBD Perubahan,” katanya, kemarin.
Sehingga, kata Heri, hal tersebut tak akan bisa maksimal. Maka itu, diperlukan anggaran yang maksimal untuk intervensi IPM terbatas.
“Maka penting bersinergi ke semua pihak. Salah satunya pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Pasalnya, IPM Kalbar tetap bergantung pada kabupaten dan kota. Di level tersebut, diharapkan dapat berinovasi dalam upaya percepatan peningkatan IPM.
Di sisi lain, perusahaan perkebunan juga diharapkan memberikan kontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan IPM.
“Sawit harus dimanajemen dengan baik. Diperhatikan dan diawasi. Supaya IPM Kalbar bisa membantu pendidikan di kabupaten dan kota,” terangnya.
Selama ini, dia menilai CSR perusahaan perkebunan berjalan begitu saja. Sehingga harus ada monitor dari pemerintah. Agar tepat sasaran.
Tak hanya itu, Bank Kalbar sebagai bank daerah memberikan kontribusi besar bagi peningkatan IPM. Sebab, sudah banyak penyertaan modal yang diberikan Pemprov.
Berdasarkan data BPS, IPM Kalbar pada tahun 2018 berada di angka 66,98 persen, dan tahun 2019 naik menjadi 67,65 persen.
Sementara tahun 2020 naik menjadi 67,66 persen.
Di tahun 2021, 67,90. Kemudian tahun 2022 menjadi 68,63 persen dan tahun 2023 berada di angka 69,63. (ap)
