DPRD Kalbar meminta Pemprov merespons serius kenaikan biaya Haji. (Dok. Istimewa)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dinilai belum maksimal memberikan dukungan fasilitas dan bantuan terhadap jemaah haji. Terlebih soal kenaikan biaya haji pada 2023 ini.
“Kepedulian Pemda terhadap jemaah haji yang terbebani kenaikan ongkos haji belum direspon baik,” kata Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin, kemarin.
Wakil rakyat dapil Kota Pontianak ini meminta peran pemerintah tak hanya dalam menanggung makan jemaah. Namun, diharapkan berbuat lebih untuk meringankan beban jemaah.
“Tidak hanya subsidi makan. Peran pemerintah mestinya lebih dari itu,” katanya.
Dia berpendapat, kenaikan ongkos haji yang terjadi sangat membebani jemaah. Meski DPRD Kalbar belum menerima laporan, namun dia yakin ada beberapa yang gagal berangkat.
“Maka itu, peran Pemprov diharapkan dapat berbuat lebih, sehingga jemaah ekonomi menengah ke bawah dapat terbantu,” ujarnya.
Di sisi lain, berdasarkan hasil monitoring Komisi V, pelayanan haji tahun ini lebih baik. Meskipun terdapat beberapa jemaah haji yang tidak bisa berangkat dan dipulangkan ke Kalbar karena faktor kesehatan. (ad)
