Menteri UMKM RI Maman Abdurahman saat menjadi narasumber di Gedung Auditorium Universitas Tanjungpura, Pontianak. (Dok. PIFA/Lydia Salsabila)
PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, PONTIANAK – Kalimantan Barat (Kalbar) tepatnya Kota Pontianak menjadi provinsi pertama yang mengawali pelaksanaan Festival Perlindungan Usaha Mikro, sebuah program kolaboratif lintas kementerian dan institusi untuk memperkuat legalitas dan daya saing UMKM di Indonesia.
Acara yang digelar di Gedung Auditorium Universitas Tanjungpura, Pontianak pada Rabu (12/3/2025) ini dihadiri oleh pelaku UMKM, instansi pemerintah, serta Menteri UMKM RI, Maman Abdurahman.
Menteri UMKM RI Maman Abdurahman menegaskan bahwa program ini adalah hasil dari sinergi berbagai pihak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerjasama antar-kementerian dalam mendukung pelaku usaha kecil.
“Program ini tercapai berkat kolaborasi antar kementerian, baik horizontal maupun vertikal, yang menjadi perintah langsung dari Pak Prabowo agar kami bisa membantu beliau memperkuat kerja sama antara kementerian dan lembaga,” ujar Maman.
Pada acara tersebut, dilakukan penyerahan simbolis lebih dari 9.400 sertifikat perizinan dan legalitas usaha kepada pelaku UMKM di Kalbar.
Rinciannya mencakup 1.000 NIB (Nomor Induk Berusaha) yang difasilitasi oleh PNM, 300 sertifikasi halal yang diberikan bekerjasama dengan Bank Indonesia, dan 7.500 sertifikasi halal yang diserahkan oleh BPJPH. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Pontianak memberikan 350 STPIRT, serta sembilan sertifikasi merk dagang untuk pelaku usaha.
Menteri Maman juga mengungkapkan upaya percepatan layanan merk dagang bagi UMKM melalui Kemenkumham dan menyampaikan bahwa bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) juga diberikan kepada pelaku UMKM. Sebanyak 200 KUR dari BPD Kalbar, serta KUR dari BRI, BNI, dan Mandiri diserahkan secara simbolis kepada empat perwakilan UMKM.
Selain itu, Askrindo turut berpartisipasi dengan memberikan polis asuransi, sementara BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial melalui asuransi ketenagakerjaan bagi para pelaku UMKM.
“Langkah ini bukan hanya sebagai bentuk dukungan administratif, tetapi juga sebagai upaya konkret dalam memberikan perlindungan dan akses lebih luas bagi pelaku UMKM untuk berkembang,” ujar Maman.
Maman juga menjelaskan bahwa pemilihan Pontianak sebagai kota pertama untuk peluncuran program ini memiliki alasan yang kuat. Sebab menurutnya Kalbar, sebagai daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk berbagai produk luar negeri, dipilih sebagai simbol afirmasi terhadap produk dalam negeri.
“Kita ingin menunjukkan keberpihakan nyata terhadap produk Indonesia. Dengan adanya legalitas yang lebih kuat, UMKM lokal bisa lebih percaya diri dan bersaing dengan produk luar,” tegas Maman.
Festival ini menandai langkah pertama yang akan diikuti oleh 18 provinsi lainnya di Indonesia dalam waktu dekat. Program ini menjadi simbol langkah besar bagi pengembangan UMKM, dimulai dari Kalbar untuk seluruh Indonesia.
