PONTIANAK INFORMASI – Sebanyak 112 Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-66 belajar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) yang digelar Selasa (1/9/2026). Para perwira mempelajari penanganan karhutla sebagai bagian dari penguatan ketahanan wilayah dan pertahanan negara.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan strategi Pemkot Pontianak dalam menghadapi ancaman nonmiliter, khususnya karhutla dan kabut asap.
Menurut Edi, karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sekolah, transportasi, ekonomi hingga pelayanan publik.
“Karhutla dan kabut asap ini dampaknya multisektor. Karena itu, responsnya juga harus lintas sektor, tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah,” kata Edi.
Pemkot Pontianak menerapkan penanganan mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat hingga pemulihan. Upayanya antara lain patroli wilayah rawan, edukasi masyarakat, pemasangan spanduk larangan membakar lahan, pemadaman titik api dan penyediaan layanan kesehatan.
“Prinsipnya siap, responsif, dan pulih. Ketika ada ancaman, sistem kita harus sudah tahu siapa berbuat apa, sumber daya apa yang digerakkan, dan bagaimana masyarakat dilindungi,” ujarnya.
Sementara itu, Perwira Pendamping Dikreg Seskoal 2026, Kolonel Laut Mardiyanto mengatakan, KKDN menjadi bagian dari pembelajaran strategis bagi para perwira siswa.
Dari 112 peserta, sebanyak 100 merupakan perwira menengah TNI Angkatan Laut, empat TNI Angkatan Darat, empat TNI Angkatan Udara dan empat perwira Polri.
Mardiyanto menilai karhutla tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan. Dampaknya dapat meluas ke kesehatan, transportasi, logistik, infrastruktur hingga kesiapan sumber daya untuk pertahanan negara.
“Karhutla harus dilihat sebagai persoalan strategis. Tidak berhenti hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, respons, pemulihan, perlindungan infrastruktur kritis, dan kesinambungan hubungan pertahanan,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, para perwira diharapkan mendapat gambaran langsung mengenai pentingnya sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
