PONTIANAK INFORMASI, Lokal – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ermin Elviani, mendesak agar pembayaran jasa pelayanan JKN, jasa umum, dan layanan sejenis yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direalisasikan secara penuh 100 persen kepada tenaga kesehatan.
Desakan tersebut muncul setelah Ermin menerima sejumlah keluhan langsung dari para tenaga kesehatan di daerah pemilihannya. Mereka mengaku hanya menerima sekitar 50 persen dari hak jasa pelayanan yang seharusnya dibayarkan. Situasi ini dinilai semakin memberatkan karena terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru, ketika kebutuhan rumah tangga meningkat.
“Tenaga kesehatan adalah garda terdepan pelayanan publik. Sangat memprihatinkan jika hak mereka tidak dibayarkan penuh, apalagi menjelang hari besar keagamaan,” tegas legislator yang akrab disapa Evi itu.
Evi menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima, sisa pembayaran jasa pelayanan tersebut dijanjikan akan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Namun, pola serupa disebut bukan pertama kali terjadi, karena kondisi yang sama juga dialami pada tahun sebelumnya.
“Ini menyangkut keadilan dan kepastian bagi tenaga kesehatan,” ujarnya.
Ia pun meminta organisasi perangkat daerah (OPD) atau pihak pengelola BLUD agar memberikan penjelasan terbuka dan akuntabel terkait kondisi keuangan yang menjadi alasan pembayaran tidak dilakukan secara penuh. Menurutnya, transparansi data sangat penting agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di kalangan tenaga kesehatan.
“Kalau memang kendalanya keterbatasan anggaran, sampaikan dengan jujur dan berbasis data. Jangan sampai informasi yang diterima tenaga kesehatan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Lebih lanjut, Ermin menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat apabila kebijakan pembayaran tidak penuh disertai dengan rencana pelunasan di tahun anggaran berikutnya. Hal ini diperlukan untuk mencegah potensi persoalan hukum maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, ia juga berencana menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Ia mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan merupakan salah satu komitmen politik kepala daerah saat masa pencalonan.
“Ini bukan hanya soal anggaran, melainkan soal komitmen moral dan politik kepada tenaga kesehatan,” tegasnya.
Secara kelembagaan, Fraksi Partai Demokrat bersama DPRD Provinsi Kalbar akan mendorong pimpinan DPRD untuk memanggil OPD terkait guna memberikan klarifikasi resmi serta merumuskan solusi menyeluruh. Meski demikian, Ermin menekankan perlunya langkah cepat dalam jangka pendek agar tenaga kesehatan tidak terus dirugikan.
“Untuk jangka panjang kita bisa bahas tata kelola dan regulasi. Tapi untuk saat ini, yang paling penting adalah ada solusi nyata bagi tenaga kesehatan, kasihan mereka yang mau natal dan tahun baru,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Mempawah dan Kubu Raya tersebut.
