Komisi IV DPRD Kalbar Minta Pemprov Buat Terobosan Soal Perizinan Tambang Batuan

PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diminta membuat terobosan dalam masalah perizinan pengusaha tambang batuan di Kalbar.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur. Menurutnya, masalah tersebut juga berdampak terhadap kelangkaan bahan material batuan di Kalbar.

“Angka inflasi bukan hanya dihitung dari bahan pokok saja, tetapi bahan material bangunan. Sebab Kalbar masih mendatangkan material dari luar Kalbar,” jelasnya, kemarin.

Sehingga, kata dia, hal tersebut menjadi salah satu pemicu tingginya angka inflasi di tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi bukan cuma terdorong bahan pokok saja.

“Padahal kita ini melimpah bahan baku, hanya masalah perizinan yang susah,” ujarnya.

Dia mengatakan, hal ini sudah disampaikan ke Disperindag ESDM provinsi yang juga telah dikemukakan juga tentang Kalbar gagal mengawal inflasi, khususnya bahan baku material pembangunan.

“Seperti harga batu pasir naik di tahun 2022 mencapai 50 persen. Ini menjadi salah satu penunjang inflasi di Kalbar diatas 50 persen,” katanya.

Di sisi lain, dia juga mengapresiasi atas dilantiknya Badan Pengurus Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI) Provinsi Kalbar dengan Ketua Pengurus terpilih yakni Arman Ma’ruf Adiko (PT Sulenco Wibawa Perkasa), yang dikukuhkan oleh Ketua Umum ATBI pusat.

Ia juga mendorong agar pemerintah pusat mengembalikan izin tambang batuan dikembalikan ke daerah.

“Jangan menyalahkan daerah tidak bisa mengontrol tapi penyebab inflasi ini regulasi yang dibuat oleh pempus,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, Komisi IV DPRD Kalbar siap berkoordinasi, khususnya membantu menjembatani masalah perizinan ini.