Gubernur Kalbar Ria Norsan
Persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu isu utama dalam aksi mahasiswa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, secara terbuka mengakui masih adanya tantangan besar di sektor pendidikan.
Ia mengungkapkan, sekitar 25 persen masyarakat Kalimantan Barat masih belum mengenyam pendidikan formal. Kondisi tersebut dinilai sebagai pekerjaan rumah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah.
“Bukan hanya adik mahasiswa yang risih dengan IPM, saya paling risih,” ungkapnya di hadapan massa aksi.
Sebagai langkah konkret, pemerintah provinsi mendorong penguatan pendidikan vokasi dengan melibatkan dunia usaha. Program ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat yang sudah bekerja, melalui jalur kesetaraan.
Selain itu, Norsan juga menyampaikan adanya peningkatan IPM Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat, IPM meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.
Meski menunjukkan tren positif, ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama ke depan. Hal ini sejalan dengan tuntutan mahasiswa agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia.
Pemerintah Provinsi Kalbar pun berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berorientasi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan guna mempercepat peningkatan IPM di daerah tersebut.
