Wali Kota Pontianak Edi Kamtono saat kegiatan Lokakarya Pemangku Kepentingan, kerja sama Bappeda Kota Pontianak bersama Gemawan, Hivos, Kota Kita dan peneliti program Riset Resilient Indonesia Slums Envisioned (RISE), di Aula Muis Amin Bappeda Kota Pontianak, Kamis (31/8/2023). (Dok. Prokopim Pemkot Pontianak)
PONTIANAK INFORMASI, PONTIANAK– Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mengentaskan wilayah kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari keberhasilan pengurangan kawasan kumuh kota, dari 150,16 hektar di tahun 2020, menjadi 71,57 hektar kumuh ringan di tahun 2022.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian ini tidak lepas dari kolaborasi bersama stakeholder, dan upaya membangun Pontianak yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim.
“Sebab, sebagaimana diketahui, wilayah kumuh kota tersebar di 18 kelurahan yang berada di tepian kapuas,” ujarnya usai Lokakarya Pemangku Kepentingan, kerja sama Bappeda Kota Pontianak bersama Gemawan, Hivos, Kota Kita dan peneliti program Riset Resilient Indonesia Slums Envisioned (RISE), di Aula Muis Amin Bappeda Kota Pontianak, Kamis (31/8/2023).
Edi menerangkan, upaya-upaya besar dapat dimulai dengan proyek Kota Baru Pontianak, melalui revitalisasi dan menjadikan Sungai Kapuas sebagai halaman dan wajah kota. Menurutnya, pembangunan waterfront tidak hanya sebagai ruang publik, namun juga batas permukiman agar tidak menjorok ke dalam sungai. Dampaknya bisa dilihat bagaimana kawasan itu menjadi pusat rekreasi dan ekonomi baru di Pontianak.
“Dan lewat program hibah air minum, sejak 2015 hingga 2022, memberikan akses air bersih kepada 19.979 sambungan rumah. Di tahun 2023 ini, akan ada hibah untuk 2.535 sambungan rumah,” paparnya.
Dalam rencana aksi iklim Kota Pontianak, Pemkot Pontianak fokus pada tiga hal, yakni banjir rob, sampah dan energi. Beberapa aksi sudah dilaksanakan, mulai dari penataan drainase, ruang terbuka hijau, monitoring kualitas air dan limbah, penyediaan IPAL komunal, kampung iklim hingga merencanakan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang akan melayani 35 persen populasi penduduk Kota Pontianak.
“Kota Pontianak yang berada di garis Khatulistiwa, disatukan Sungai Kapuas dan memiliki hamparan gambut, merasakan langsung dampak dari perubahan iklim,” sebut Wako.
Sebagaimana visi Kota Pontianak, dan upaya mewujudkan misi kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan, apa yang menjadi hasil lokakarya merupakan komitmen dalam menciptakan Kota Pontianak yang nyaman dan adaptif terhadap perubahan iklim.
“Saya berharap lokakarya hari ini dapat menjadi sarana komunikasi dan bertukar informasi, serta perencanaan menghadapi tantangan iklim ke depan, yang tidak hanya bermanfaat bagi warga kota, namun juga kita sebagai komunitas global,” tutup Edi. (rs)
