PONTIANAK INFORMASI, PONTIANAK – Dalam rangka evaluasi penyerapan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 (APBD Prov Kalbar TA 2022), Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dengan didampingi Wakil Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penyerapan APBD Tahun Anggaran 2022, Rabu (10/8/2022).
Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat tersebut turut dihadiri Inspektur Jenderal Kemendagri, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., beserta tim, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Kunjungan Kerja (Kunker) Tim Kemendagri ke Pemprov Kalbar dalam rangka memberikan asistensi, fasilitasi, dan mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran.
“Kita tahu tiap tahun, serapan anggaran selalu rendah di awal tahun. Oleh karena itu kita bersama-sama mengatasi masalah ini agar ekonomi dapat bergerak, pembangunan bisa berjalan, pelayanan publik bisa diperbaiki hingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujar Agus Fatoni saat rilis yang diterima.
Tim Kemendagri juga akan turun langsung ke seluruh daerah di Kalbar untuk mendengarkan langsung berbagai kendala yang dihadapi untuk dapat diselesaikan bersama.
“Permasalahan satu daerah dengan daerah lain tentu berbeda. Sehingga, kami perlu menginventarisasi dan memberikan solusi hal-hal yang menjadi tanggungjawab daerah. Ini merupakan hal yang penting. Langsung turun ke daerah untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan sesuai perintah Menteri Dalam Negeri,” ungkap Dirjen Bina Keuda.
Sementara itu, Gubernur Kalbar mengatakan penyerapan realisasi anggaran sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat. Rakor ini diharapkan dapat memacu kinerja percepatan penyerapan anggaran di lingkungan Pemprov Kalbar.
“Insya Allah, dengan adanya diskusi ini, saya yakin serapan anggaran Pemprov Kalbar bisa diatas 55% atau lebih pada akhir bulan Agustus ini” kata H. Sutarmidji.
Salah satu kendala lambatnya penyerapan realisasi anggaran yaitu perencanaan program dan proyek tidak tepat dan sering melakukan revisi. Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan valid dan akuntabel, sehingga tidak perlu terjadi revisi anggaran.
“Jadi, pengaturan-pengaturan ini merupakan salah satu kendala percepatan penyerapan anggaran. Contohnya, pemberian beasiswa yang dilakukan setiap tahun, seharusnya diberikan pada bulan Januari, jangan di bulan Juni,” tegas Gubernur.(RS)
