PONTIANAK INFORMASI, PONTIANAK – Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani Sutarmidji, membuka acara pertemuan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat dengan tema “Peningkatan Peran Dharma Wanita Persatuan di Era Digital dalam Penurunan Angka Stunting di Kalimantan Barat” di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (18/10/2022). Pertemuan kali ini membahas pembangunan di bidang kesehatan di Kalimantan Barat yang merupakan salah satu isu strategis yaitu masalah stunting, hal ini tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan dalam keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan.
Seperti kita ketahui, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan gagal pada perkembangan anak usia balita (Bawah Lima Tahun) dikarenakan kekurangan gizi kronis yang menyebabkan anak menjadi terlalu pendek di usianya. Stunting juga menyebabkan tinggi badan anak dibawah rata-rata yang menyebabkan kurangnya tingkat intelegensi anak yang dapat berdampak kepada kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu upaya pencegahan. Dengan jumlah balita stunting pada Tahun 2021 sebesar 24,4 persen menyebar di seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat sehingga stunting masih merupakan masalah kesehatan yang perlu ditangani secara serius, terintegrasi dan berkolaborasi dengan seluruh elemen terkait.
“Sebagai pengurus DWP, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, saya berharap para istri ASN dapat menjadi role model dalam semua aspek kegiatan yang dilaksanakan yang nantinya dapat mengurangi kasus stunting di Kalimantan Barat dan bisa mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu, 14 persen angka stunting di Tahun 2024”, ungkap Hj. Lismaryani Sutarmidji.
Selanjutnya Penasehat DWP Provinsi ini meminta kepada Ketua DWP Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat untuk gencar mensosialisasikan salah satu upaya pencegahan stunting yang perlu di implementasikan yakni penerapan 1.000 hari pertama kehidupan, dimana masa ini merupakan periode emas pemberian asupan gizi yang dimulai dari anak dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun agar mendapatkan nutrisi dan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“DWP sebagai organisasi besar memiliki peran yang strategis guna membantu Pemerintah dalam penurunan kasus stunting dengan menjadi agen atau Role Model pola asuh baik khususnya di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kantor”, jelas Penasehat DWP Prov Kalbar.
Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa latar belakang dari terselenggaranya kegiatan ini merupakan upaya dalam membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan ikut serta berkontribusi dalam penurunan angka stunting di Kalimantan Barat.
“Latar belakang kegiatan ini, sebagai istri dari Aparatur Sipil Negara kita ingin ikut membantu dan berkontribusi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penurunan angka stunting di Kalimantan Barat,” terang Ketua DWP Provinsi Kalbar.(RS)
