Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. (Dok. PIFA/Lydia Salsabila)
PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, LOKAL – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, menegaskan penolakannya terhadap kebijakan barcode untuk pembelian Pertalite di SPBU.
Menurutnya, aturan ini lebih banyak mudarat daripada manfaat dan justru menyulitkan masyarakat.
“Saya tegaskan saya tidak ingin ada barcode (untuk pembelian Pertalite), tidak ada barcode-barcode lagi di Kalbar. Jadi kalau isi minyak di SPBU, masuk saja, tidak ada faedahnya itu barcode-barcode,” ujar Krisantus dalam acara ramah tamah dan buka puasa bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Pendopo Gubernur, Kota Pontianak, Kamis (06/03/2025).
Krisantus bahkan menuding kebijakan barcode ini hanya memperlancar peredaran bahan bakar minyak (BBM) oplosan. Menurutnya, regulasi ini lebih menguntungkan mafia BBM ketimbang rakyat.
“Barcode hanya semata-mata untuk melindungi agar minyak oplosan itu cepat habis terjual,” tegasnya.
Selain mengkritik kebijakan barcode, Krisantus juga menyoroti kasus mega korupsi di tubuh Pertamina yang berujung pada maraknya praktik pengoplosan BBM. Ia mengaku heran mengapa seorang direktur yang sudah digaji fantastis masih tega melakukan korupsi.
“Coba saya dikasih gaji segitu, bisa gila saya. Bingung mau pakai uangnya buat apa,” celetuknya yang langsung disambut gelak tawa hadirin.
“Tapi ini malah korupsi, mengoplos Pertalite jadi Pertamax,” lanjutnya.
Krisantus memastikan, bahwa praktik oplosan ini bukan sekadar isu, melainkan berdasarkan data yang ia kantongi.
“Banyak Pertamax oplosan beredar di Kalbar. Mungkin mobil Pak Gubernur juga sudah diisi Pertamax oplosan. Mobil Wakil Gubernur, saya yakin juga sudah. Mobil Pak Sekda, wah, saya lihat sudah mulai batuk-batuk gara-gara diisi Pertamax oplosan,” ujarnya menyindir.
Menutup pernyataannya, Krisantus menegaskan bahwa Pemprov Kalbar akan selalu berada di pihak masyarakat.
“Kami bukan pemimpin yang senang mempersulit rakyat. Kami ingin semua dimudahkan,” pungkasnya.
