Foto: Dok. Pemprov Kaltim
PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud senilai Rp 8,5 miliar menjadi isu viral yang memicu polemik publik. Kendaraan jenis SUV hybrid bermesin 3.000 cc ini dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak. Meski begitu, pihak Pemprov Kaltim membela pengadaan tersebut sebagai kebutuhan operasional yang mendesak.
Gubernur Rudy Mas’ud menanggapi isu ini dengan tegas, mengklaim belum menerima mobil dinas dan masih menggunakan mobil pribadinya untuk kunjungan lapangan. “Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujarnya kepada awak media pada Senin (23/2/2026).
Rudy menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah tersedia di Jakarta untuk mendukung mobilitas tinggi sebagai wilayah penyangga IKN. Ia menekankan posisi Kaltim sebagai miniatur Indonesia yang sering menyambut tamu nasional maupun global, sehingga kendaraan representatif diperlukan. “Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim,” tambahnya.
Pengadaan ini mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 yang membolehkan kendaraan kepala daerah hingga 3.000 cc untuk sedan atau 4.200 cc untuk jeep. Rudy menegaskan bahwa spesifikasi mobil hanya 3.000 cc, dengan prinsip “ada rupa, ada mutu, ada kualitas”. “Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri,” katanya.
Anggota DPRD Kaltim Subandi menyoroti nilai Rp 8,5 miliar yang tergolong besar untuk satu unit mobil mewah. Ia memahami kebutuhan medan ekstrem di daerah, tapi menekankan urgensi sebagai prioritas utama. “Angka itu sangat besar. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah pengadaan ini benar-benar mendesak,” tegasnya.
Sekda Kaltim Sri Wahyuni, membela bahwa mobil ini vital untuk menjangkau wilayah geografis ekstrem seperti kunjungan ke Bongan. “Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga,” ujarnya pada 20/2.
Meski menuai kritik dari akademisi seperti Herdiansyah Hamzah yang mempertanyakan skala prioritas dibanding sektor kesehatan dan pendidikan, Pemprov Kaltim menjamin pengadaan berbasis value for money. Polemik ini mencerminkan tantangan pemerintahan dalam menyeimbangkan fasilitas pejabat dengan aspirasi rakyat, terutama di era efisiensi anggaran nasional.
