Nasional News

Tegas, DPR RI Sebut Bansos Bukan Solusi untuk Hadapi Kenaikan BBM!

Ilustrasi bansos. (Foto: Dok, PIFA/Freepik Skata

Berita Nasional, PONTIANAK INFORMASI – Legislator di Senayan menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah bukanlah solusi yang tepat untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakkan harga BBM. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari seusai mengikuti rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM pada Kamis (8/9/2022) lalu.

Diah menilai bahwa penyaluran bansos yang akan diberikan selama 6 bulan itu tak akan menekan kesulitan rakyat kecil lantaran kenaikan BBM bisa saja berkelanjutan. Dia menyebut, data penerima bansos kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar penyalurannya tepat sasaran.

“Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada sekelompok masyarakat juga masih terkendala pada data penerima. Data tersebut masih belum tersinkronisasi, yang belum bisa memisahkan masyarakat mana yang berhak menerima,” tegas Diah dalam keterangan persnya pada Kamis (8/9), dikutip dari laman DPR RI.

Diah menambahkan, dampak panjang kenaikan BBM bersubsidi dianggap tidak dapat dijawab hanya dengan pemberian bansos selama beberapa bulan karena dampak tersebut bisa saja akan lebih panjang. Menurutnya, solusi tersebut tidak komprehensif.

Politisi PKS Dapil Jawa Barat II itu turut menyindir slogan HUT ke-77 RI, “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” yang dinilai hanya slogan tanpa makna. Diah mengatakan kenaikan harga BBM justru akan bertolak belakang dengan slogan tersebut.

Lebih lanjut, Diah juga berharap pemerintah menganulir kebijakan kenaikan BBM ini. Menurut dia, pemerintah masih bisa mendengar suara rakyat yang sedang kesusahan.

Diah juga meyakini pemerintah punya nurani untuk mendengarkan suara rakyat yang tengah kesulitan sekarang. Untuk itu, ia pun berharap pemerintah dapat memutuskan kebijakan yang meringankan dan berpihak kepada rakyat.

“Kami percaya pemerintah memiliki hati nurani untuk mendengarkan suara masyarakat dan memutuskan sebuah kebijakan yang meringankan dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Diah. (yd)