Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto: Istimewa)
Berita Nasional, PONTIANAK INFORMASI – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung membantu partai Demokrat yang kini telah diketuai oleh anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk bertarung di Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. SBY menduga adanya upaya agar Pilpres 2024 hanya alan diatur dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja.
Presiden ke-6 RI itu juga mengungkapkan adanya dugaan praktik yang tak adil dan jujur dalam pesta demokrasi Indonesia itu. Hal ini disampaikan SBY saat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Kamis (15/9/2022) lalu.
Dikutip detikNews dari akun Tiktok @pdemokrat.sumut, Sabtu (17/9), SBY awalnya mengungkapkan alasannya turun gunung dan adanya dugaan tindakan yang tak adil pada Pemilu 2024
“Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024, saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” ujar SBY dikutip PI dari detikNews (18/9).
“DPD Partai Demokrat Sumatera Utara telah mengizinkan isi Tiktok itu untuk dikutip,” lanjut Redaksi detikNews.
Pada kesempatan tersebut SBY menyampaikan akan ada agenda pengaturan capres-cawapres hanya akan diikuti oleh dua pasangan. Menurutnya, upaya tersebut sebagai strategi agar oposisi tak dapat mengajukan capres-cawapres, termasuk partai yang diketuai oleh anaknya.
“Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya,” ucapnya.
SBY juga menegaskan bahwa pengaturan skenario dua pasangan capres-cawapres itu adalah sebuah kejahatan. SBY menambahkan, Demokrat tak pernah menggunakan cara seperti itu.
Kemudian, SBY juga menyebut skenario itu merupakan cara yang batil. Dia menegaskan bahwa rakyat mempunyai hak dan berdaulat dalam memilih siapa pemimpinnya di masa mendatang.
“Jahat bukan? Menginjak injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan Pemilu, selama Pilpres Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu,” tandas SBY. (yd)
