PONTIANAK INFORMASI – Bupati Kubu Raya Sujiwo memimpin rapat terkait agenda perehaban rumah tidak layak huni di bantaran sungai, belum lama ini. Rapat yang digelar di ruang kerja bupati tersebut diikuti sejumlah pihak, di antaranya BAZNAS, Korpri, Bank Kalbar, Perumda Tirta Raya, serta perwakilan DPRD Provinsi.
Bupati Sujiwo menyebut agenda rehab rumah adalah misi sosial dan kemanusiaan, di mana pihaknya akan gotong royong menggalang dana mengingat objek rehab di daerah pesisir termasuk bantaran sungai sulit disentuh dengan program-program pemerintah. Sebab kawasan tersebut terkendala aspek legalitas kepemilikan lahan.
“Karena memang di bantaran-bantaran itu legalitas tentang kepemilikan hak tanahnya tidak ada, sehingga program yang bersumber dari keuangan negara tidak bisa masuk ke sana. Apakah terus kemudian mereka mau kita biarkan?” kata Sujiwo.
Karena itu, Sujiwo menyebut pentingnya kolaborasi untuk menuntaskan rehab secara bertahap. Adapun rehab rumah tidak layak huni yang di berada luar bantaran sungai, maka pemerintah telah melaksanakannya dan masih berlanjut hingga kini.
“Nah, tahun ini saja kita sudah membangun 1.460 rumah dan ini masih bergerak. Bisa jadi sampai tembus di angka dua ribu lebih. Tetapi, (program rehab) itu tidak bisa menyentuh di daerah bantaran sungai,” jelasnya.
Sujiwo mengungkapkan dirinya telah meninjau beberapa rumah dan sebagian di antaranya telah direhab dan sebagian lainnya sedang proses pengerjaan. Hal itu, menurutnya, bisa terjadi karena adanya partisipasi yang luar biasa dari masyarakat.
“Kemarin kita juga menghimpun untuk tali asih menjelang Hari Raya Idulfitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Artinya, ada public trust, kepercayaan publik dari masyarakat yang luar biasa. Ini yang akan kami jaga. Yakinlah kami akan terus melakukan pengabdian ini,” ucapnya.
“Untuk pendataan akan dilakukan oleh pemerintah. Nanti kita akan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda Litbang, dan Dinas Sosial untuk langsung turun berkolaborasi,” tambahnya.
