PONTIANAK INFORMASI – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi garda terdepan dalam menjembatani aspirasi warga dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Ia menilai, LPM berperan penting memastikan proses pembangunan berjalan inklusif dan berkeadilan di tingkat akar rumput.
“LPM adalah mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan potensi lokal. Kita butuh LPM yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya saat membuka Musyawarah Daerah LPM Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bapperida Kota Pontianak, Kamis (30/10/2025).
Edi menyebut, selama ini LPM sudah berkiprah dalam pembangunan, meski masih perlu memperkuat dampaknya terhadap masyarakat. Ia berharap ke depan sinergi antara pemerintah dan LPM dapat lebih intensif, terutama dalam memetakan persoalan dan kebutuhan warga di setiap kelurahan.
“Kalau masyarakat berdaya, mereka pasti produktif. LPM bisa membantu mengelola potensi wilayah dan mendorong kemandirian warga agar pembangunan lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edi mengusulkan penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum bagi penguatan peran LPM, termasuk dukungan pembiayaan yang memadai. Menurutnya, keberadaan regulasi akan membuat LPM lebih berdaya dan berperan nyata dalam pembangunan berbasis masyarakat.
Selain memaparkan pentingnya pemberdayaan, Edi juga mengingatkan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mencerdaskan dan menumbuhkan kepedulian warga. Ia menekankan bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan tepo seliro menjadi modal sosial yang harus dijaga dalam setiap kegiatan pembangunan.
Ia berharap Musyawarah Daerah LPM dapat melahirkan kepemimpinan yang aspiratif serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia optimistis kolaborasi ini akan membawa Pontianak menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan semakin gemilang.
“Pemerintah tidak memberi ikan, tapi memberi pancing. Masyarakat yang berdaya akan mandiri, dan yang mandiri akan sejahtera,” tegasnya.
Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Pontianak, Nanang Setiabudi, berharap Pemerintah Kota Pontianak segera menerbitkan peraturan wali kota (Perwa) yang mengatur penguatan peran LPM di tingkat kelurahan hingga kota.
Menurutnya, regulasi tersebut dibutuhkan agar LPM memiliki dasar hukum yang kuat sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
“Usulan Perwa tentang keberadaan LPM sudah kami sampaikan melalui Dinas DP2KB3A untuk diteruskan ke bagian hukum pemerintah kota. Kami berharap bisa segera terbit, agar posisi LPM lebih jelas dan kuat,” ujarnya saat menyampaikan laporan panitia Musda DPD LPM Kota Pontianak.
Nanang menjelaskan, masa jabatan pengurus DPD LPM Kota Pontianak periode 2020–2025 akan berakhir pada awal November ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan Dinas DP2KB3A yang selama ini memberi ruang bagi LPM untuk bermitra dalam berbagai kegiatan pembangunan, khususnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Selama ini LPM aktif dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Ke depan, kami berharap LPM juga dapat ikut serta di Musrenbang tingkat kota agar perencanaan pembangunan bisa lebih partisipatif,” tutur Nanang.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah kota terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan LPM bersama DP2KB3A di berbagai wilayah Pontianak. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bukti nyata keterlibatan LPM dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat.
Nanang menegaskan, LPM memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi warga sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. “Kami ingin LPM terus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Pontianak yang maju dan berdaya,” katanya.
Musda DPD LPM Kota Pontianak kali ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pemberdayaan.
“Kami berharap hasil musyawarah dapat melahirkan kepemimpinan baru yang aspiratif dan berkomitmen melanjutkan kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat Pontianak,” tutupnya.
