PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya perbaruan data masyarakat miskin, penguatan tata kelola aset, kecepatan komunikasi publik, serta inovasi lintas sektor saat melantik empat kepala dinas dan seorang staf ahli di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Pejabat yang dilantik adalah Elsa Risfadona sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Mahardika Sari sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Akif sebagai Kepala Dinas Sosial, Irwan Prayitno sebagai Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan serta Syamsul Akbar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
“Harapan kita dengan dilantiknya pejabat tinggi pratama yang kosong ini bisa menambah kualitas pelayanan publik dan bisa memenuhi kebutuhan dari visi-misi RPJMD Kota Pontianak,” ujarnya usai pelantikan di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026).
Edi bilang mereka yang dilantik merupakan hasil dari open bidding yang digelar sejak tiga bulan yang lalu. Ia meminta mereka untuk segera beradaptasi dan berinovasi untuk menjawab tantangan pembangunan.
Kepada Kadinsos yang baru, ia berpesan untuk mengatasi permasalahan perbaruan data masyarakat miskin, gepeng dan masalah sosial lainnya. Edi meminta Dinsos aktif dan responsif terhadap isu-isu di lapangan.
Sedangkan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), ia menekankan pentingnya administrasi aset milik pemerintah kota terdata dengan baik. Menurutnya, aset yang jelas statusnya, baik yang sudah bebas, masih bersengketa, maupun yang akan dibebaskan, harus dikelola secara produktif agar memberi manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam pengelolaan anggaran.
Perhatian khusus disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Di era digital yang serba cepat dan terbuka, Edi menilai peran Diskominfo sangat strategis dalam membentuk arah pembangunan dan persepsi publik. Informasi, konten, dan pemberitaan dinilai mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap visi pembangunan kota. Karena itu, Kominfo diminta lebih cerdas memanfaatkan teknologi, merangkul potensi anak muda, serta membangun sistem pemantauan isu secara real time.
“Kalau ada persoalan di lapangan, seharusnya cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan,” tegasnya.
Di sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, Wali Kota menyoroti potensi besar Kota Pontianak yang belum tergarap optimal. Keberadaan sungai, kolam, lahan pertanian produktif, hingga lahan tidur harus dipetakan secara rinci untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia mendorong dinas terkait tidak berpikir normatif atau terbatas anggaran, melainkan aktif berinovasi dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Pemanfaatan lahan terlantar di tengah kota, seperti untuk tanaman pangan, dinilai bisa menjadi contoh edukasi sekaligus mendukung kebutuhan pangan lokal.
“Kerja birokrasi ke depan semakin berat. Masyarakat menunggu hasil nyata,” imbuhnya.
Kepala Diskominfo Pontianak, Syamsul Akbar mengatakan akan mengkonsolidasi internal untuk mempelajari apa kendala-kendala yang dihadapi di instansi. Ia juga akan merangkul lebih banyak pihak untuk kemajuan Pontianak.
“Saya berharap dukungan serta kerja samanya dengan kawan-kawan media, terutama dari para wartawan karena sebagai perpanjangan tangan bagi pemerintah kota untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan, rencana-rencana pembangunan kepada masyarakat,” tuturnya.
Menindaklanjuti arahan Wali Kota, Diskominfo berencana membuat regulasi mengenai tata kelola bermedia sosial di perangkat daerah. Sebuah standarisasi manajemen isu dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Kami berharap dari admin-admin yang mengelola di media sosial di perangkat daerah dapat berkolaborasi serta mempunyai strategi yang sama, serta memiliki pandangannya yang sama terkait dengan bagaimana kita membuat hubungan yang baik, kemudian juga menyampaikan segala rencana kegiatan serta strategi-strategi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota Pontianak,” tutupnya.
