PONTIANAK INFORMASI – Merespons sengketa antara PT Sintang Raya dengan masyarakat Desa Ambawang, Bupati Kubu Raya Sujiwo menyatakan posisi pemerintah daerah yang berada di tengah. Menurutnya, pemerintah harus bersikap netral dan wajib menjembatani kepentingan investasi dengan hak masyarakat.
Hal itu dikatakan Sujiwo usai memimpin rapat mediasi kedua belah pihak di Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (26/5/2026).
“Ini rapat mediasi antara PT Sintang Raya dengan masyarakat Desa Ambawang. Pemerintah ini harus berdiri di tengah-tengah, antara investasi dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sujiwo kembali mengingatkan bahwa program plasma merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi perusahaan. Ia menilai ada sejumlah tuntutan warga yang perlu segera diakomodir.
“Kita sudah mengingatkan bahwasanya plasma itu memang merupakan haknya masyarakat yang harus dipenuhi oleh PT Sintang Raya. Nah, maka tadi ada tuntutan-tuntutan yang menurut saya harus segera diakomodir dan direalisasikan oleh pihak Sintang Raya,” kata Sujiwo.
Ia memberikan tenggat waktu kepada PT Sintang Raya untuk menyampaikan keputusan paling lambat Jumat mendatang.
“Dan nanti hari Jumat paling lambat dari Sintang Raya harus sudah memberikan keputusan,” ucapnya.
Sujiwo menekankan bahwa hak masyarakat wajib dipenuhi tanpa mengganggu jalannya investasi. Ia berjanji akan terus mengawal proses penyelesaian sengketa hingga tuntas.
“Ya harapan kita hak masyarakat wajib untuk dipenuhi, investasi juga tetap harus berjalan. Nah, di sinilah peran kami, negara, pemerintah, saya sebagai bupati akan terus mengawal ini. Sampai nanti haknya masyarakat betul-betul dapat dipenuhi, kemudian investasi tetap terus kita jaga supaya tetap berjalan,” tuturnya.
Sujiwo juga meminta masyarakat menahan diri dan menyerahkan proses penyelesaian kepada pemerintah.
“Dan kami mohon juga kepada seluruh masyarakat untuk menahan diri, karena ini sudah diserahkan kepada pemerintah supaya pemerintah nanti yang akan mengawal sampai tuntas,” tutupnya.
