PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi meluncurkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Barat.
Peluncuran forum tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7), ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan. Kegiatan itu juga disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Ria Norsan mengatakan, pembentukan forum ini bertujuan menyelaraskan program CSR perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah.
“Kita ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. TSBLP atau CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Norsan.
Menurutnya, pemerintah akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 yang berasal dari usulan organisasi perangkat daerah. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerintahan desa, hingga sektor perkebunan dan pertambangan.
Norsan menegaskan program CSR perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan seremonial, tetapi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mengarahkan agar perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk mendukung pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pemerintahan desa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Norsan juga mengajak perusahaan yang beroperasi di Kalbar meningkatkan kontribusi terhadap daerah, salah satunya dengan mendorong karyawan menggunakan layanan Bank Kalbar serta memenuhi kewajiban administrasi, termasuk penggunaan kendaraan berpelat Kalimantan Barat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Kami masih menemukan kawasan kumuh yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Perusahaan harus ikut membangun lingkungan sekitar agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran investasi,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang dinilai belum optimal menjalankan program CSR.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalbar yang mengintegrasikan program CSR dengan agenda pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat memperluas cakupan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui APBD.
“Sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Forum TSBLP/CSR diharapkan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan lebih terarah, tepat sasaran, dan mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Barat.
