PIFA, Lokal – Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis, mengajak seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Barat untuk menjaga kondusivitas daerah di tengah maraknya aksi demonstrasi di berbagai wilayah tanah air.
Ia menilai gelombang aksi yang terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan dan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Apa yang terjadi saat ini merupakan akumulasi kekecewaan, keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat,” ujarnya usai menghadiri Rapat Antisipasi Situasi Terkini bersama Forkompimda di Balai Petitih Kantor Gubernur, Senin (1/9/25).
Yakobus menyoroti berbagai persoalan yang tengah dirasakan masyarakat, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan yang tutup, turunnya daya beli, hingga lapangan pekerjaan yang tak kunjung terwujud.
Ia juga menilai kebijakan pemerintah sering kontradiktif dengan kondisi riil yang terjadi.
“Pemerintah kita, anggota legislatif, selama ini tidak peka, tidak ada empati terhadap masyarakat. Hidup semakin berat, pajak dinaikkan, sementara kebijakan para menteri tidak satu suara. Hal ini jelas mengecewakan masyarakat,” tegasnya.
Yakobus juga mengingatkan agar kedepan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus dikaji matang, dan harus berpihak kepada masyarakat.
“Kita juga minta komunikasi pejabat kedepan harus lebih bijak, agar rakyat tidak tersakiti, dan marah, ” tambahnya.
,
Yakobus berharap pemerintah memandang masukkan masyarakat itu sebagai kritik konstruktif, bukan ancaman.
Ia juga mendesak pemerintah dan DPR segera membuka mata dan telinga untuk berbenah diri setelah munculnya berbagai aksi demonstrasi.
Yakobus menekankan pentingnya seluruh pihak menjaga kondusivitas Kalimantan Barat. Ia sepakat pertemuan hari ini harus merumuskan langkah kongkret menjaga keamanan dan kondusivitas Kalbar.
“Keamanan dan kondusivitas Kalbar harus kita jaga bersama-sama,”pungkasnya
