PONTIANAK INFORMASI – Sejumlah sopir truk, ekspedisi, hingga kendaraan angkutan lainnya yang tergabung dalam Persatuan Sopir Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/7).
Massa tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan distribusi solar bersubsidi yang dinilai masih menyulitkan sopir angkutan umum dan angkutan barang.
Dalam aksi tersebut, para sopir menyampikan sembilan tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun tuntutan yang disampaikan antara lain:
- Merealisasikan komitmen Pemprov Kalbar yang sebelumnya telah disampaikan Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur terkait penyelesaian kelangkaan solar subsidi bagi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.
- Membentuk tim terpadu pengawasan dan penertiban distribusi BBM bersubsidi yang melibatkan Pemprov Kalbar, PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, aparat penegak hukum, instansi terkait, serta perwakilan Persatuan Sopir Kalimantan Barat.
- Menindak tegas SPBU, pelangsir, badan usaha, maupun pihak lain yang terbukti melakukan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
- Mengusut dan menindak tegas seluruh oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, termasuk apabila melibatkan aparat pemerintah, TNI, Polri, pengelola SPBU, maupun pihak lainnya.
- Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses solar bersubsidi bagi kendaraan angkutan umum, angkutan barang, bus, truk ekspedisi, serta kendaraan usaha lain yang berhak.
- Menyusun mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang lebih mudah, adil, transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik pelangsiran maupun penimbunan.
- Melaksanakan pengawasan distribusi BBM bersubsidi secara ketat dan berkelanjutan serta menyampaikan perkembangan penanganannya kepada masyarakat secara terbuka.
- Memberikan kepastian waktu penyelesaian beserta langkah nyata atas seluruh tuntutan yang telah disampaikan.
- Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang dinilai wajar, para sopir menyatakan akan kembali menyampaikan aspirasi secara damai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hingga persoalan tersebut memperoleh penyelesaian.
Para sopir berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar distribusi solar subsidi lebih tepat sasaran dan kebutuhan BBM bagi kendaraan angkutan barang maupun angkutan umum dapat terpenuhi.
