PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan tiga strategi utama untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, mulai dari mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, hingga menyusutkan kantong-kantong kemiskinan.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas Sosial.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas Dinas Sosial ataupun TKPKD semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Bapperida Pontianak, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, strategi pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat program perlindungan sosial.
Menurut Bahasan, koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar masyarakat miskin tidak tertinggal dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
Strategi kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi daerah, serta pengembangan produktivitas ekonomi lokal.
Ia menekankan, pelatihan kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha agar peserta memiliki peluang kerja maupun membuka usaha setelah menyelesaikan pelatihan.
“Tujuan akhir penanggulangan kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif,” katanya.
Sementara strategi ketiga dilakukan dengan menyusutkan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan pelayanan dasar kawasan, hingga penataan lingkungan.
Bahasan meminta camat dan lurah memperkuat pendataan rumah tidak layak huni serta kondisi sanitasi masyarakat agar bantuan dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Saya lihat masih banyak rumah yang semestinya mendapat bantuan rumah tidak layak huni. Tolong lurah yang mengetahui kondisi wilayah benar-benar mendata rumah dan WC yang tidak layak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar menggunakan data yang sama dalam menyusun program sehingga tidak terjadi tumpang tindih sasaran penerima manfaat. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Baznas juga diminta lebih dioptimalkan.
Menurut Bahasan, evaluasi program harus dilakukan secara berkala untuk memastikan anggaran yang digunakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan yang kita rumuskan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini ikhtiar bersama untuk mewujudkan Kota Pontianak yang semakin maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis,” pungkasnya.
