PONTIANAK INFORMASI – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak, mulai dari keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN), berkurangnya sumber pendapatan asli daerah (PAD), hingga regulasi kepegawaian yang dinilai perlu disesuaikan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Edi di hadapan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (24/6).
Edi mengatakan, dengan jumlah penduduk mencapai 693.440 jiwa per Juli 2026, Kota Pontianak saat ini hanya didukung sekitar 5.600 ASN atau setara 0,79 persen dari total jumlah penduduk.
Menurutnya, jumlah tersebut masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
“Kita masih mengalami kekurangan ASN, meskipun sebagian sudah diisi melalui skema PPPK. Sementara tuntutan pelayanan masyarakat semakin tinggi dari waktu ke waktu,” kata Edi.
Ia menjelaskan, tantangan tersebut semakin berat di tengah perubahan sejumlah kebijakan yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
Beberapa sumber PAD yang selama ini menjadi andalan mengalami penyesuaian, sementara pemerintah daerah tetap dituntut memberikan pelayanan publik yang optimal.
Edi mencontohkan perubahan tarif pajak parkir dan penghapusan pajak rumah kos sebagai objek pajak daerah yang berdampak terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah regulasi kepegawaian yang dinilai masih menyisakan kendala dalam proses mutasi, promosi, dan penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami berharap aspirasi daerah ini dapat menjadi perhatian dan disampaikan kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebutuhan ASN dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa aparatur sipil negara merupakan aset strategis yang menjadi tulang punggung keberhasilan pembangunan di daerah.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan dan menjalankan kebijakan secara efektif.
“Sehebat apa pun visi pembangunan yang dimiliki kepala daerah, jika birokrasinya tidak mampu menjalankan dan menerjemahkannya, maka tujuan pembangunan akan sulit tercapai,” katanya.
Rifqinizamy menambahkan, Komisi II DPR RI terus memberikan perhatian terhadap penguatan kualitas ASN, termasuk melalui peningkatan kapasitas lembaga pendidikan yang mencetak calon aparatur negara seperti IPDN.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi harus dimulai dari proses pendidikan, pelatihan, hingga pembinaan karier yang berkelanjutan agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat IPDN Kampus Kalimantan Barat tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari siswa SMA dan praja IPDN.
Selain membahas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan, kegiatan itu juga menjadi ruang dialog mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Maris Gunawan Rukmana, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kapasitas dan karakter generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.
Menurutnya, tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, semangat pengabdian, dan wawasan kebangsaan yang kuat.
“Bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda yang adaptif, berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kepemimpinan dan pengabdian sejak dini,” pungkasnya.
Menurutnya, jumlah tersebut masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
“Kita masih mengalami kekurangan ASN, meskipun sebagian sudah diisi melalui skema PPPK. Sementara tuntutan pelayanan masyarakat semakin tinggi dari waktu ke waktu,” kata Edi.
Ia menjelaskan, tantangan tersebut semakin berat di tengah perubahan sejumlah kebijakan yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
Beberapa sumber PAD yang selama ini menjadi andalan mengalami penyesuaian, sementara pemerintah daerah tetap dituntut memberikan pelayanan publik yang optimal.
Edi mencontohkan perubahan tarif pajak parkir dan penghapusan pajak rumah kos sebagai objek pajak daerah yang berdampak terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah regulasi kepegawaian yang dinilai masih menyisakan kendala dalam proses mutasi, promosi, dan penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami berharap aspirasi daerah ini dapat menjadi perhatian dan disampaikan kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebutuhan ASN dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa aparatur sipil negara merupakan aset strategis yang menjadi tulang punggung keberhasilan pembangunan di daerah.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan dan menjalankan kebijakan secara efektif.
“Sehebat apa pun visi pembangunan yang dimiliki kepala daerah, jika birokrasinya tidak mampu menjalankan dan menerjemahkannya, maka tujuan pembangunan akan sulit tercapai,” katanya.
Rifqinizamy menambahkan, Komisi II DPR RI terus memberikan perhatian terhadap penguatan kualitas ASN, termasuk melalui peningkatan kapasitas lembaga pendidikan yang mencetak calon aparatur negara seperti IPDN.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi harus dimulai dari proses pendidikan, pelatihan, hingga pembinaan karier yang berkelanjutan agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat IPDN Kampus Kalimantan Barat tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari siswa SMA dan praja IPDN.
Selain membahas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan, kegiatan itu juga menjadi ruang dialog mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Maris Gunawan Rukmana, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kapasitas dan karakter generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.
Menurutnya, tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, semangat pengabdian, dan wawasan kebangsaan yang kuat.
“Bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda yang adaptif, berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kepemimpinan dan pengabdian sejak dini,” pungkasnya.
