Presiden Prabowo (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)
PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan besar-besaran dalam Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Dalam reshuffle kali ini, lima posisi menteri diganti, sekaligus pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah.
Menteri-menteri yang diganti antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Sebagai pengganti, Prabowo mengangkat sejumlah tokoh baru yang langsung dilantik di Istana Negara, Jakarta. Purbaya Yudhi Sadewa dipercaya menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Untuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, posisi Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin. Ferry Juliantono diangkat sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.
Selain itu, untuk jabatan Menteri Haji dan Umrah yang merupakan kementerian baru, dilantik Mochamad Irfan Yusuf. Sedangkan sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah dijabat Dahnil Anzar Simanjuntak. Namun, pengganti Budi Gunawan sebagai Menko Polkam sampai saat ini belum diumumkan dan posisinya masih dijabat secara ad interim. Demikian pula Menteri Pemuda dan Olahraga penggantinya belum dilantik karena belum berada di Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa reshuffle ini dilakukan atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang berjalan terus-menerus oleh Presiden Prabowo. “Atas berbagai pertimbangan dan masukan evaluasi, maka pada sore hari ini sekaligus Pak Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana.
Dengan reshuffle ini, diharapkan kabinet bisa lebih optimal dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai target dan tantangan ke depan. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan pelayanan keagamaan yang lebih khusus.
