Dalam pidato kemenangannya, Mamdani menegaskan bahwa masa depan politik New York harus berpihak pada banyak orang, bukan segelintir elit. “Biarlah malam ini menjadi saat terakhir saya menyebut nama lawan saya, karena kita kini menutup bab lama politik yang melayani segelintir orang dan mengabaikan banyak lainnya,” ujarnya, merujuk pada Cuomo. Ia juga menegaskan akan membangun pemerintahan yang inklusif untuk semua warga, termasuk komunitas Yahudi dan lebih dari satu juta Muslim di kota tersebut. “Kita tidak akan lagi menjadi kota di mana seseorang bisa menyebarkan Islamofobia dan tetap memenangkan pemilu,” katanya, dilansir Associated Press.​

Zohran Mamdani, yang berusia 34 tahun dan lahir di Uganda, adalah sosialis muda dan imigran yang besar di New York City. Selama kampanye, ia menyoroti isu pengurangan biaya hidup warga sebagai fokus utama. Dengan gaya yang santai dan ramah di media sosial, Mamdani berhasil mendapatkan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa New York akan tetap menjadi kota para imigran. “Kota ini dibangun oleh imigran, dijalankan oleh imigran, dan mulai malam ini, dipimpin oleh seorang imigran,” katanya.​

Kemenangan Mamdani tidak lepas dari kontestasi politik yang keras, termasuk serangan bernada anti-Muslim dari lawan politik. Menanggapi hal ini, Mamdani tegas menyatakan, “Saya muda dan saya seorang Muslim. Saya menolak meminta maaf karena menjadi seorang Muslim,” dilansir Associated Press. Pernyataan itu menegaskan keberanian dan keyakinannya dalam menjalankan tugas sebagai wali kota dengan identitas yang dimilikinya.​

Mamdani pula mengajak warga New York untuk mengakhiri sentimen anti-Muslim yang masih melekat kuat di kota tersebut. Ia menyebutkan bagaimana pengalaman hidupnya sebagai Muslim yang sering menjadi sasaran diskriminasi dan stereotip negatif, khususnya setelah peristiwa 11 September 2001. “Tumbuh besar di bawah bayang-bayang peristiwa 9/11 membuat saya tahu apa artinya hidup dalam suasana curiga di kota ini,” katanya.​

Dalam menutup pidatonya, Mamdani mengutip mantan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, “Kadang dalam sejarah, datang saat ketika kita melangkah dari masa lalu ke masa depan, ketika jiwa sebuah bangsa yang lama tertindas akhirnya menemukan suaranya.” Ia meyakinkan bahwa New York akan menjadi cahaya di tengah kegelapan politik dan akan bekerja tanpa lelah untuk memastikan keadilan dan keamanan berjalan beriringan bagi seluruh warga kota.​

Kemenangan Mamdani menjadi momentum penting tidak hanya untuk New York tapi juga bagi representasi Muslim dan imigran di panggung politik Amerika Serikat, sekaligus menunjukkan sikap tegas menolak diskriminasi dan memperjuangkan keterbukaan dan keadilan sosial di kota besar itu.

The post Zohran Mamdani, Wali Kota Muslim Pertama New York, Janji Perubahan untuk Semua Warga appeared first on Pontianak Informasi.

Kegagalan kompromi antara Partai Republik, yang memiliki presiden Donald Trump, dan Partai Demokrat memicu kebuntuan. Senator Demokrat Chuck Schumer menyatakan terdapat jurang perbedaan besar antara kedua kubu yang sulit diperbaiki. Trump di sisi lain menuding Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas shutdown ini dan mengancam akan menghukum partai tersebut beserta pendukungnya.

Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump mengatakan, “Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa diubah selama shut down pemerintahan yang berdampak buruk bagi mereka, seperti menyingkirkan banyak orang, menyingkirkan hal-hal yang mereka sukai,” dilansir dari iNews.id.

Ketegangan kian memuncak ketika Trump mengunggah video berbasis kecerdasan buatan yang menyerang tokoh-tokoh Demokrat, termasuk Chuck Schumer dan Hakeem Jeffries. Video tersebut dinilai bernada rasis dan penuh kebohongan, memicu kecaman dari kubu oposisi. Jeffries pun membalas, “Bapak Presiden, lain kali jika Anda ingin berkomentar tentang saya, jangan mengada-ada dengan video AI yang rasis dan bohong,” seperti dikutip dari iNews.id.

Di sisi lain, Partai Demokrat menegaskan bahwa anggaran yang mereka usulkan bertujuan melindungi hak rakyat AS lewat subsidi Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act). Mereka membantah keras tuduhan Trump terkait anggaran untuk imigran ilegal. Namun, tidak adanya kesepakatan menyebabkan pemerintah harus menghentikan operasionalnya sementara.

Shutdown ini menyebabkan penangguhan berbagai program penting dan pelayanan federal. Diperkirakan, shutdown dapat berlanjut dalam jangka waktu yang tidak pasti, menimbulkan dampak luas terhadap pemerintahan dan masyarakat. Seorang pejabat federal memperingatkan ancaman pemecatan massal bagi pegawai negeri sipil yang tidak mendapat gaji selama shutdown.

Situasi ini menjadi peringatan bagi kedua partai untuk segera mencari solusi, mengingat dampak langsung shutdown terhadap stabilitas pemerintahan dan kehidupan rakyat AS yang bergantung pada layanan publik. Namun, saat ini belum terlihat tanda-tanda meredanya ketegangan politik di Capitol Hill yang selama ini menjadi ajang pertarungan sengit antara Partai Republik dan Demokrat.

The post Pemerintahan AS Resmi Dirumahkan, Ketegangan Memuncak dengan Partai Demokrat appeared first on Pontianak Informasi.

Dalam kesempatan itu, Trump mengatakan, “Ibu kota kita telah dikuasai oleh geng-geng yang kejam dan penjahat yang haus darah,” sebagai alasan utama tindakan kerasnya terhadap keamanan kota. Meski demikian, data Departemen Kepolisian Washington menunjukkan penurunan kejahatan kekerasan hingga 35% pada 2024 dan anjlok 26% pada tujuh bulan pertama 2025.

Pendekatan Trump melewati otoritas wali kota dan dewan kota Washington yang dikuasai Partai Demokrat dengan alasan darurat keamanan publik. Ia memanfaatkan pasal Home Rule Act yang memberi presiden wewenang mengambil alih kontrol kepolisian selama 30 hari di kondisi darurat. Jaksa Agung AS, Pam Bondi, ditunjuk untuk memimpin kepolisian kota, dan ratusan aparat dari berbagai lembaga federal turut disebar di wilayah tersebut.

Sikap pemerintah kota didominasi oleh penolakan diplomatis, dengan Wali Kota Muriel Bowser menepis klaim bahwa Washington sedang menghadapi krisis keamanan dan menegaskan komitmen pada kerja sama dengan pemerintah federal. Namun, Jaksa Agung kota Brian Schwalb menilai langkah Trump ilegal dan tengah mempertimbangkan opsi hukum, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Selain mengerahkan pasukan, Trump berjanji akan membongkar perkemahan tunawisma di lahan federal sebagai bagian dari upaya membersihkan kota. Kendali presiden atas 2.700 anggota Garda Nasional di Washington DC memungkinkan pengerahan pasukan secara langsung, berbeda dari negara bagian yang diatur oleh gubernur.

Langkah ini telah menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan Partai Demokrat yang menilai tindakan tersebut sebagai agenda politik Trump yang provokatif dan bertujuan memperluas kekuasaan eksekutif secara berlebihan di wilayah yang secara tradisional dikelola secara lokal. Protesta dan penolakan menambah ketegangan politik di ibu kota selama beberapa hari terakhir.

The post Trump Ambil Alih Kendali Kepolisian Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional Demi Penegakan Hukum appeared first on Pontianak Informasi.

Pada sebuah acara penggalangan dana kampanye pada tahun 2024, Trump secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya pernah memperingatkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengenai konsekuensi fatal jika Rusia benar-benar menginvasi Ukraina. Dalam rekaman yang dilansir dari CNN Indonesia, Trump berkata, “Dengan Putin saya bilang, ‘Kalau kamu masuk ke Ukraina, saya akan bombardir Moskow habis-habisan. Saya bilang, saya tidak punya pilihan.’ Lalu [Putin] bilang, ‘Saya tidak percaya.’ Tapi dia percaya saya sekitar 10 persen”.

Pernyataan ini menjadi bagian dari isi buku terbaru berjudul “2024” yang ditulis oleh tiga jurnalis Amerika Serikat, yang mendokumentasikan berbagai komentar Trump dalam forum tertutup kepada para pendonor kaya. Selain itu, Trump juga mengaku pernah menyampaikan ancaman serupa kepada Presiden China, Xi Jinping, jika China berani menginvasi Taiwan. “Dia pikir saya gila. Tapi kami tidak pernah punya masalah,” ujar Trump mengenai reaksi Xi Jinping.

Respons Kremlin
Menanggapi rekaman dan pernyataan keras Trump, pihak Kremlin memilih untuk bersikap tenang. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, “Kami menanggapinya dengan cukup tenang,” seperti dilansir dari Republika yang mengutip pernyataan Peskov kepada media Rusia RT. Ia menambahkan bahwa pemerintah Rusia tetap berkomitmen untuk melanjutkan dialog dengan Washington dan memperbaiki hubungan bilateral yang rusak parah.

Peskov juga menegaskan bahwa gaya komunikasi presiden Amerika Serikat memang kerap keras dalam pemilihan kata-kata. Namun, ia menilai bahwa yang lebih penting adalah komitmen kedua negara untuk mencari solusi diplomatik atas konflik yang terjadi, khususnya di Ukraina. “Ini adalah sesuatu yang telah kami [Rusia] bicarakan sejak awal karena masalah seperti ini mustahil diselesaikan dalam semalam,” ujar Peskov.

Reaksi Lain dan Implikasi
Ancaman Trump ini bukan hanya menuai respons dari Rusia, tetapi juga menjadi perhatian internasional. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut sebagai bagian dari strategi retorika Trump yang dikenal blak-blakan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik global jika pernyataan tersebut benar-benar diwujudkan.

Gedung Putih sendiri enggan mengomentari lebih jauh terkait keaslian rekaman audio tersebut, sementara sejumlah analis menilai bahwa sikap keras Trump lebih ditujukan untuk menunjukkan ketegasan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman dari negara-negara besar seperti Rusia dan China.

Dengan mencuatnya kembali isu ini, hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia diprediksi akan tetap tegang, meski kedua belah pihak menyatakan komitmen untuk terus membuka jalur komunikasi dan dialog demi mencegah konflik yang lebih besar di masa mendatang.

The post Trump Ancam Bom Moskow Habis-habisan, Kremlin Merespons Tenang appeared first on Pontianak Informasi.

Dilansir dari Tempo.co, Netanyahu mengklaim ada kemajuan signifikan dalam mencari negara-negara yang bersedia menerima warga Gaza yang ingin keluar dari wilayah tersebut. Ia menyatakan, “Menurut saya, Presiden Trump punya visi yang cemerlang. Itu disebut pilihan bebas. Jika orang ingin tinggal, mereka bisa tinggal, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka harus bisa pergi. Gaza tidak boleh menjadi penjara. Itu harus menjadi tempat terbuka.” Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel bekerja sama erat dengan Amerika Serikat untuk menemukan negara-negara yang dapat memberikan masa depan lebih baik bagi warga Palestina.

Presiden Trump menyambut positif rencana tersebut dan menyebut telah mendapatkan “kerja sama yang hebat dari negara-negara sekitar” dalam upaya relokasi ini. Ia optimistis, “Sesuatu yang baik akan terjadi,” meskipun pengusiran warga Palestina dari Gaza ini telah menuai kritik keras dari komunitas internasional dan dianggap sebagai kejahatan perang serta pemindahan paksa oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pertemuan ini juga berlangsung di tengah upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang sedang dimediasi oleh Amerika Serikat di Doha, Qatar. Trump menyatakan bahwa negosiasi gencatan senjata tersebut sudah sangat dekat dengan kesepakatan, sementara Netanyahu menegaskan bahwa operasi militer Israel di Gaza belum selesai dan menuntut pembebasan sandera serta penghancuran kemampuan militer Hamas.

Rencana relokasi warga Gaza yang digagas Trump sejak awal masa jabatannya pada Januari 2025 ini menuai kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia yang menyebutnya sebagai bentuk “pembersihan etnis”. Meski demikian, Netanyahu dan Trump terus mendorong inisiatif ini sebagai solusi untuk konflik berkepanjangan di Gaza, dengan harapan dapat mengubah wilayah tersebut menjadi kawasan yang lebih stabil dan damai.

Pertemuan ketiga antara Netanyahu dan Trump dalam enam bulan terakhir ini menunjukkan keseriusan kedua pemimpin dalam mewujudkan rencana tersebut, meskipun tantangan besar masih menghadang, terutama dari sisi penerimaan negara-negara tetangga yang selama ini enggan terlibat langsung dalam konflik Israel-Palestina.

The post Netanyahu dan Trump Matangkan Rencana Pengosongan Gaza dengan Dukungan Negara-negara Tetangga appeared first on Pontianak Informasi.

Penting dicatat bahwa kutipan langsung dari pernyataan Trump di platform Truth Social berbunyi, “Negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS, akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%, tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!”. Pernyataan ini menuai reaksi keras dari berbagai negara anggota BRICS, termasuk Indonesia yang baru saja resmi bergabung pada Januari 2025.

Kebijakan tarif tambahan ini diumumkan bertepatan dengan berlangsungnya KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, di mana para pemimpin BRICS mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam kebijakan proteksionisme dan menilai kenaikan tarif dapat mengancam stabilitas perdagangan global. BRICS sendiri saat ini beranggotakan 11 negara, termasuk Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa BRICS bukanlah forum yang bertujuan untuk konfrontasi dengan negara mana pun. “BRICS tidak terlibat dalam konfrontasi dan tidak menargetkan negara apa pun,” ujarnya seperti dilansir dari Global Times melalui Kompas. Sementara itu, Rusia dan Afrika Selatan juga menyampaikan bahwa kolaborasi dalam BRICS tidak pernah ditujukan untuk melawan negara ketiga, melainkan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan.

Ancaman tarif tambahan dari AS ini menambah tekanan bagi negara-negara berkembang yang selama ini mengandalkan perdagangan bebas dan multilateral. Indonesia sendiri, sebagai anggota baru BRICS, turut waspada terhadap dampak kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan masih menunggu komunikasi resmi dari pihak Amerika Serikat terkait implementasi tarif tambahan ini dan berharap dapat menemukan solusi terbaik melalui jalur diplomasi.

Kebijakan tarif ini diperkirakan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025, jika tidak ada kesepakatan dagang baru antara AS dan negara-negara mitra. Para pengamat menilai, langkah Trump ini merupakan sinyal keras bagi negara-negara yang ingin memperkuat aliansi di luar pengaruh Amerika Serikat, sekaligus mempertegas arah kebijakan perdagangan AS yang semakin proteksionis di bawah kepemimpinan Trump.

The post BRICS Terancam Bayar Tarif Dagang AS Lebih Mahal, Ketegangan Perdagangan Meningkat appeared first on Pontianak Informasi.

Melansir Kompas.tv, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa pencabutan sanksi ini bertujuan untuk “mempromoiskan dan mendukung langkah negara tersebut (Suriah) menuju stabilitas dan perdamaian.” Namun, kebijakan ini tidak mencakup sanksi terhadap mantan presiden Suriah Bashar Al-Assad serta keluarganya, dan sanksi tetap diberlakukan terhadap pejabat yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan pengembangan senjata kimia. AS juga mempertahankan larangan bagi entitas bisnis untuk bekerja sama dengan militer, intelijen, atau institusi tertentu di Suriah.

Brad Smith, Plt. Wakil Menteri Keuangan AS bidang intelijen finansial dan terorisme, menambahkan bahwa pencabutan sanksi ini dilakukan untuk mengakhiri isolasi ekonomi Suriah dari sistem keuangan global. Ia mengatakan, “(Pencabutan sanksi bertujuan) mengakhiri isolasi negara itu dari sistem keuangan global, meletakkan dasar untuk perdagangan global dan menggalang investasi dari tetangga di kawasan, juga dari Amerika Serikat,” seperti dikutip Associated Press pada Senin (30/6/2025).

Keputusan ini juga diikuti oleh Uni Eropa yang mencabut hampir seluruh sanksi terhadap Suriah, meskipun AS masih menetapkan Suriah sebagai “negara sponsor teroris” dan kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) sebagai organisasi teroris.

Langkah ini membuka peluang baru bagi rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Suriah yang selama lebih dari satu dekade dilanda perang saudara. Juru Bicara Gedung Putih menegaskan bahwa Presiden Trump berkomitmen mendukung terciptanya Suriah yang damai, bersatu, dan stabil, baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan negara tetangga.

Meski demikian, sanksi yang dikenal sebagai Sanksi Caesar, yang ditujukan khusus kepada Assad dan kroni-kroninya, hanya dapat dicabut melalui undang-undang dan tetap berlaku. Dengan pencabutan ini, Suriah diharapkan dapat mulai membuka kembali akses ke pasar global dan menarik investasi asing yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan negara tersebut.

The post AS Resmi Cabut Sebagian Besar Sanksi Ekonomi terhadap Suriah, Buka Peluang Investasi dan Perdamaian appeared first on Pontianak Informasi.

Trump menyebutkan bahwa operasi militer yang dijuluki “Midnight Hammer” berhasil menyerang tiga lokasi utama fasilitas nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan Isfahan. Ia mengklaim bahwa serangan ini menghambat ambisi Iran untuk mengembangkan senjata nuklir dan membuat program nuklir negara tersebut mundur selama beberapa dekade. Menurut Trump, Iran kini telah melewati masa sulit dan diperkirakan tidak akan melanjutkan pengayaan uranium untuk senjata nuklir.

Meskipun demikian, klaim keberhasilan serangan ini mendapat keraguan dari beberapa media dan intelijen, yang melaporkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan tidak signifikan. Trump menolak laporan tersebut dan menuduh media seperti CNN dan New York Times menyebarkan berita palsu untuk merendahkan keberhasilan militer AS. Ia juga mengancam akan melakukan serangan kembali jika Iran mencoba membangun kembali fasilitas nuklirnya.

Selain itu, Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata antara Iran dan Israel sudah mulai berlaku, meskipun serangan masih terjadi dalam beberapa waktu setelahnya. Ia menegaskan pentingnya perdamaian dan menyebut bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri konflik.

Trump juga menyatakan bahwa AS dan Iran akan mengadakan pembicaraan dalam waktu dekat, meskipun ia meragukan perlunya kesepakatan yang dapat melepaskan ambisi nuklir Iran sepenuhnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketegangan antara kedua negara masih berpotensi berlanjut, dengan kemungkinan serangan lanjutan jika Iran kembali mengaktifkan program nuklirnya.

Secara keseluruhan, perbandingan Trump antara serangan AS ke Iran dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menegaskan sikap keras AS terhadap program nuklir Iran dan upaya untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah melalui tekanan militer yang kuat.

The post Trump Bandingkan Serangan AS ke Fasilitas Nuklir Iran dengan Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki: Akhiri Konflik dan Hambat Ambisi Nuklir Iran appeared first on Pontianak Informasi.

Ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengkritik IAEA karena tidak mengutuk serangan terhadap instalasi nuklir Iran, yang menurutnya telah merusak kredibilitas internasional badan tersebut. Ghalibaf menegaskan bahwa Organisasi Energi Atom Iran akan menangguhkan kerja sama hingga keamanan fasilitas nuklir negara dijamin. Keputusan ini masih menunggu persetujuan dari Dewan Wali, yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau memveto undang-undang di Iran.

Ketegangan ini memuncak setelah serangan udara Israel dan AS yang menargetkan fasilitas nuklir di Fordow, Natanz, dan Isfahan, yang menewaskan sejumlah ilmuwan dan personel militer Iran. Serangan ini terjadi di tengah perundingan nuklir yang sedang berlangsung dan diiringi oleh laporan kontroversial IAEA yang menuding Iran melanggar kewajiban nuklirnya, meskipun kemudian Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyatakan tidak ada bukti upaya sistematis Iran untuk mengembangkan senjata nuklir.

Iran menuduh IAEA telah mempolitisasi tugasnya dan mengaburkan kebenaran tentang program nuklir Iran, sehingga memicu konflik yang berujung pada serangan militer. Pejabat Iran bahkan menyatakan bahwa Grossi harus dilarang memasuki negara mereka karena dianggap gagal menjalankan mandat secara netral dan profesional.

Langkah penangguhan kerja sama ini menandai perubahan signifikan dalam hubungan Iran dengan badan pengawas nuklir internasional dan berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Parlemen Iran juga tengah menyusun rancangan undang-undang untuk menghentikan kerja sama secara permanen jika kondisi tidak membaik. Iran menegaskan bahwa mereka tidak berniat mengembangkan program nuklir militer, namun menuntut agar IAEA menjalankan tugasnya secara objektif dan tanpa intervensi politik.

Situasi ini menunjukkan eskalasi serius dalam hubungan antara Iran dan komunitas internasional terkait pengawasan program nuklir, yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas regional dan proses diplomasi nuklir global. Iran menuntut jaminan keamanan dan profesionalisme dari IAEA sebelum melanjutkan kerja sama lebih lanjut.

The post Parlemen Iran Sepakat Hentikan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB Setelah Serangan Israel dan AS appeared first on Pontianak Informasi.

Pangkalan Udara Al Udeid, yang menjadi sasaran utama serangan, merupakan instalasi militer terbesar AS di kawasan tersebut dan menampung hampir 8.000 tentara Amerika. Selain pasukan AS, pangkalan ini juga digunakan oleh Angkatan Udara Qatar dan pasukan sekutu lainnya, termasuk Inggris.

Menurut pernyataan resmi dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, sebanyak 19 rudal ditembakkan dalam dua gelombang ke arah Al Udeid. Namun, Kementerian Pertahanan Qatar menyatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat 18 dari 19 rudal tersebut. Hanya satu rudal yang berhasil jatuh di dalam kawasan pangkalan, namun tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan signifikan.

Presiden AS Donald Trump menanggapi serangan balasan Iran dengan seruan untuk meredakan ketegangan. Ia menyebut bahwa Iran telah memberikan peringatan sebelumnya sehingga tidak ada korban jiwa dari pihak Amerika. Trump juga menyebut serangan tersebut sebagai “respons yang sangat lemah” dan berharap agar konflik tidak semakin meluas.

Pemerintah Qatar sendiri mengutuk serangan rudal Iran ke wilayahnya dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Doha juga menegaskan haknya untuk merespons secara langsung jika terjadi ancaman lanjutan.

Sebelum serangan terjadi, Kedutaan Besar AS di Qatar telah mengimbau warganya untuk berlindung di tempat yang aman. Imbauan serupa juga dikeluarkan oleh pemerintah Inggris untuk warganya di Qatar.

Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Iran menegaskan bahwa setiap aksi agresi lebih lanjut dari pihak AS akan dibalas dengan kekuatan yang lebih besar.

Situasi di Qatar kini mulai berangsur normal setelah wilayah udara yang sempat ditutup kini kembali dibuka. Namun, ketegangan di kawasan masih tinggi, dan berbagai pihak internasional menyerukan agar semua pihak menahan diri guna mencegah konflik yang lebih luas.

Dengan serangan ini, Iran menunjukkan kemampuannya untuk merespons secara langsung terhadap setiap ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan nasionalnya, sekaligus mengirimkan pesan keras kepada Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan.

The post Iran Balas Serangan, Hantam Pangkalan Militer AS di Qatar dengan Rudal appeared first on Pontianak Informasi.