Ilustrasi: ChatGPT
PIFA, Nasional – Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayati, memperkirakan bahwa untuk menggratiskan pendidikan tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 132 triliun. Perkiraan ini mencakup pembiayaan untuk sekitar 20 juta siswa SD dan 10 juta siswa SMP.
Sementara itu, total anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp 724 triliun, namun anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hanya sekitar Rp 33,5 triliun. Esti menilai jumlah ini masih terlalu kecil untuk merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar secara menyeluruh, termasuk sekolah swasta.
Karena keterbatasan anggaran tersebut, Esti menyatakan bahwa kebijakan SD dan SMP gratis belum dapat diterapkan pada tahun 2025. “Karena memang anggarannya belum teralokasi pada tahun anggaran 2025, maka sulit bagi kami untuk mengatakan harus berjalan 2025,” jelasnya pada Rabu (11/6/2025).
Namun demikian, Esti membuka peluang kebijakan tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2026. Ia menyebut bahwa DPR dan pemerintah akan segera membahas hal ini lebih mendalam, terutama terkait penyesuaian anggaran dan implementasi kebijakan di lapangan.
Ia menambahkan bahwa putusan MK ini patut disambut positif karena mendorong pemerataan akses pendidikan. Meski begitu, pemerintah tetap harus menyusun mekanisme implementasi yang mencakup standar mutu pendidikan, kurikulum, tata kelola, dan sistem pengawasan terhadap sekolah swasta yang akan menerima pembiayaan dari negara.
