(Foto : Googlemaps)
PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Presiden Prabowo Subianto secara resmi memutuskan bahwa empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kini sah menjadi bagian dari wilayah administratif Aceh. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 17 Juni 2025, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Kronologi Sengketa
Empat pulau yang menjadi polemik adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Sengketa bermula setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri pada April 2025 yang menyatakan keempat pulau tersebut berada di wilayah Sumatera Utara, padahal sebelumnya merupakan bagian dari Aceh. Pemerintah Aceh menolak keputusan tersebut dan memperjuangkan peninjauan ulang melalui berbagai jalur, termasuk rapat koordinasi dan survei lapangan yang difasilitasi Kemendagri sejak 2022.
Dasar Pengambilan Keputusan
Keputusan Presiden Prabowo didasarkan pada laporan dari Kementerian Dalam Negeri serta dokumen dan data pendukung yang dimiliki pemerintah pusat. Pemerintah menegaskan bahwa secara administratif, keempat pulau tersebut sah masuk dalam wilayah Aceh berdasarkan dokumen resmi yang ada. Pemerintah berharap keputusan ini menjadi solusi tuntas atas polemik yang terjadi dan mengakhiri segala dinamika di masyarakat terkait status keempat pulau tersebut.
Keputusan ini disambut lega oleh masyarakat Aceh dan diapresiasi oleh DPR serta pemerintah daerah terkait. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak lagi mempercayai isu liar terkait status pulau-pulau tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga persatuan antara Aceh dan Sumatera Utara demi stabilitas nasional. Dengan adanya keputusan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi ketegangan antarprovinsi dan ini menjadi contoh penyelesaian sengketa wilayah secara damai dan berdasarkan data administrasi yang sah.
