Parlemen Iran Sepakat Hentikan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB Setelah Serangan Israel dan AS

PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Parlemen Iran secara resmi menyetujui keputusan untuk menangguhkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai respons atas serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Keputusan ini diambil dalam suasana emosional di parlemen pada Rabu, 25 Juni 2025, dengan mayoritas besar anggota parlemen mendukung langkah tersebut.

Ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengkritik IAEA karena tidak mengutuk serangan terhadap instalasi nuklir Iran, yang menurutnya telah merusak kredibilitas internasional badan tersebut. Ghalibaf menegaskan bahwa Organisasi Energi Atom Iran akan menangguhkan kerja sama hingga keamanan fasilitas nuklir negara dijamin. Keputusan ini masih menunggu persetujuan dari Dewan Wali, yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau memveto undang-undang di Iran.

Ketegangan ini memuncak setelah serangan udara Israel dan AS yang menargetkan fasilitas nuklir di Fordow, Natanz, dan Isfahan, yang menewaskan sejumlah ilmuwan dan personel militer Iran. Serangan ini terjadi di tengah perundingan nuklir yang sedang berlangsung dan diiringi oleh laporan kontroversial IAEA yang menuding Iran melanggar kewajiban nuklirnya, meskipun kemudian Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyatakan tidak ada bukti upaya sistematis Iran untuk mengembangkan senjata nuklir.

Iran menuduh IAEA telah mempolitisasi tugasnya dan mengaburkan kebenaran tentang program nuklir Iran, sehingga memicu konflik yang berujung pada serangan militer. Pejabat Iran bahkan menyatakan bahwa Grossi harus dilarang memasuki negara mereka karena dianggap gagal menjalankan mandat secara netral dan profesional.

Langkah penangguhan kerja sama ini menandai perubahan signifikan dalam hubungan Iran dengan badan pengawas nuklir internasional dan berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Parlemen Iran juga tengah menyusun rancangan undang-undang untuk menghentikan kerja sama secara permanen jika kondisi tidak membaik. Iran menegaskan bahwa mereka tidak berniat mengembangkan program nuklir militer, namun menuntut agar IAEA menjalankan tugasnya secara objektif dan tanpa intervensi politik.

Situasi ini menunjukkan eskalasi serius dalam hubungan antara Iran dan komunitas internasional terkait pengawasan program nuklir, yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas regional dan proses diplomasi nuklir global. Iran menuntut jaminan keamanan dan profesionalisme dari IAEA sebelum melanjutkan kerja sama lebih lanjut.