Video Viral Tuai Pro-Kontra SIM Jakarta (Foto : Tik Tok)
PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Insiden yang melibatkan seorang pengemudi mobil dengan petugas polisi di salah satu ruas tol Jakarta sontak menjadi sorotan publik. Kejadian ini viral setelah pengemudi diberhentikan polisi yang mempersoalkan Surat Izin Mengemudi (SIM) milik pengemudi, hanya karena bukan diterbitkan di Jakarta. Peristiwa yang terjadi tanpa pelanggaran lalu lintas ini ramai diperbincangkan dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai aturan sebenarnya.
Sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan dialog antara pengemudi dengan petugas. Dalam narasi yang dikutip dari Kumparan, pengemudi tersebut berkata, “Bapak, saya berjalan di jalan yang baik, tidak melakukan kesalahan apa pun, Bapak tiba-tiba berhentikan kami, Bapak minta SIM saya kasih SIM, Bapak masih mempermasalahkan, kami tidak ada permasalahan, Bapak hanya menghambat perjalanan kami. Tolong lah jadi petugas polisi yang baik, yang jujur,” ujar pengemudi dalam video yang beredar di Tik Tok.
Dari keterangan suami pengemudi, disebutkan bahwa SIM yang dimiliki adalah legal, hanya saja bukan terbitan Jakarta. Petugas tetap berupaya mempersoalkan dokumen tersebut dan menyinggung soal “data mutasi mobil yang nyangkut”, padahal menurut pengemudi mobil itu bukan kendaraan hasil mutasi. Kejadian ini semakin membingungkan karena tidak ada aturan yang mensyaratkan SIM harus terbit di wilayah tertentu untuk bisa digunakan di seluruh Indonesia.
Reaksi keras juga datang dari warganet. Seorang netizen menulis, “Jangan-jangan, abis ini SIM-nya harus ikut pindah KK dulu baru bisa dipakai nyetir di Jakarta,” menyoroti logika di balik tindakan petugas yang dianggap kurang masuk akal. Komentar ini merefleksikan keresahan banyak orang terkait kemungkinan munculnya aturan baru yang tidak pernah disosialisasikan dan berpotensi mempersulit masyarakat.
Hingga saat ini, pihak kepolisian sendiri belum memberikan klarifikasi resmi mengenai insiden tersebut maupun keabsahan tindakan petugas di lapangan. Tidak sedikit masyarakat yang menuntut evaluasi dan penjelasan tegas agar peristiwa serupa tak terulang. Menurut aturan yang berlaku, SIM seharusnya memiliki keabsahan nasional dan bisa digunakan di seluruh wilayah NKRI.
Publik berharap agar petugas lebih profesional dalam bertugas serta memberikan edukasi yang benar terkait tata cara berlalu lintas, bukan justru menciptakan kebingungan baru. Transparansi dan konsistensi penegakan hukum menjadi hal yang sangat diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat tetap terjaga.
