Trump Ambil Alih Kendali Kepolisian Washington DC, Kerahkan 800 Garda Nasional Demi Penegakan Hukum

PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengerahan 800 personel Garda Nasional ke Washington DC dan mengambil alih kendali sementara Kepolisian Metropolitan ibu kota AS. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap klaim peningkatan kejahatan di daerah tersebut, meskipun data resmi menunjukkan tren penurunan signifikan tingkat kriminalitas. Pengumuman ini disampaikan Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Senin, 11 Agustus 2025.

Dalam kesempatan itu, Trump mengatakan, “Ibu kota kita telah dikuasai oleh geng-geng yang kejam dan penjahat yang haus darah,” sebagai alasan utama tindakan kerasnya terhadap keamanan kota. Meski demikian, data Departemen Kepolisian Washington menunjukkan penurunan kejahatan kekerasan hingga 35% pada 2024 dan anjlok 26% pada tujuh bulan pertama 2025.

Pendekatan Trump melewati otoritas wali kota dan dewan kota Washington yang dikuasai Partai Demokrat dengan alasan darurat keamanan publik. Ia memanfaatkan pasal Home Rule Act yang memberi presiden wewenang mengambil alih kontrol kepolisian selama 30 hari di kondisi darurat. Jaksa Agung AS, Pam Bondi, ditunjuk untuk memimpin kepolisian kota, dan ratusan aparat dari berbagai lembaga federal turut disebar di wilayah tersebut.

Sikap pemerintah kota didominasi oleh penolakan diplomatis, dengan Wali Kota Muriel Bowser menepis klaim bahwa Washington sedang menghadapi krisis keamanan dan menegaskan komitmen pada kerja sama dengan pemerintah federal. Namun, Jaksa Agung kota Brian Schwalb menilai langkah Trump ilegal dan tengah mempertimbangkan opsi hukum, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Selain mengerahkan pasukan, Trump berjanji akan membongkar perkemahan tunawisma di lahan federal sebagai bagian dari upaya membersihkan kota. Kendali presiden atas 2.700 anggota Garda Nasional di Washington DC memungkinkan pengerahan pasukan secara langsung, berbeda dari negara bagian yang diatur oleh gubernur.

Langkah ini telah menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan Partai Demokrat yang menilai tindakan tersebut sebagai agenda politik Trump yang provokatif dan bertujuan memperluas kekuasaan eksekutif secara berlebihan di wilayah yang secara tradisional dikelola secara lokal. Protesta dan penolakan menambah ketegangan politik di ibu kota selama beberapa hari terakhir.