PONTIANAK INFORMASI.CO, Lokal – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Barat pada tahun 2025 masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tekanan pengangguran di kawasan kota masih jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi Kalimantan Barat Nomor 67/11/61/Th. XXVIII tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kalimantan Barat Agustus 2025, yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), TPT Kalimantan Barat tercatat sebesar 4,82 persen. Angka ini turun tipis sebesar 0,04 persen poin dibandingkan Agustus 2024.
Namun demikian, BPS Kalbar mencatat adanya ketimpangan signifikan berdasarkan wilayah tempat tinggal. TPT di daerah perkotaan mencapai 7,26 persen, sedangkan TPT di perdesaan hanya sebesar 3,17 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran masih lebih dominan terjadi di pusat-pusat perkotaan, seiring tingginya arus pencari kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan formal.
TPT Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2025
Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025 BPS Kalimantan Barat, berikut daftar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota dari yang tertinggi hingga terendah:
TPT Tertinggi:
1. Kota Pontianak: 7,91 persen
2. Kota Singkawang: 7,42 persen
3. Kabupaten Kubu Raya: 6,86 persen
4. Kabupaten Ketapang: 6,75 persen
5. Kabupaten Sambas: 4,91 persen
TPT Terendah:
1. Kabupaten Kapuas Hulu: 2,09 persen
2. Kabupaten Sekadau: 2,54 persen
3. Kabupaten Landak: 2,69 persen
4. Kabupaten Sintang: 2,78 persen
5. Kabupaten Melawi: 2,94 persen
BPS Kalbar menjelaskan bahwa tingginya TPT di Kota Pontianak dan Kota Singkawang tidak terlepas dari karakteristik wilayah perkotaan yang menjadi tujuan utama pencari kerja, baik lulusan baru maupun penduduk yang melakukan urbanisasi. Sementara itu, keterbatasan pertumbuhan lapangan kerja formal menyebabkan persaingan kerja di kota menjadi semakin ketat.
Di sisi lain, wilayah perdesaan cenderung mencatat TPT yang lebih rendah karena masih kuatnya peran sektor pertanian, perkebunan, serta kegiatan ekonomi informal dalam menyerap tenaga kerja.
BPS Kalbar menilai, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di wilayah perkotaan, sekaligus meningkatkan kualitas dan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
