Gubernur Kalbar Ria Norsan. [Ist]
Kinerja fiskal Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp2,81 triliun atau 100,92 persen dari target Rp2,78 triliun. Data tersebut berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Capaian ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional dan berorientasi pada hasil. Peningkatan PAD juga mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan secara optimal.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, kebijakan fiskal terus diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi pembangunan. Fokus tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pemanfaatan anggaran agar langsung dirasakan masyarakat.
Pendekatan tersebut tercermin melalui kebijakan efisiensi belanja daerah, peningkatan kualitas program, serta penguatan sektor-sektor produktif sebagai penggerak ekonomi.
Dengan capaian PAD yang melampaui target, Pemerintah Provinsi Kalbar memiliki peluang lebih besar untuk memperluas jangkauan pembangunan, termasuk dalam peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang merata.
Dampaknya, masyarakat mulai merasakan peningkatan kualitas layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain itu, capaian ini juga memperkuat posisi Kalimantan Barat dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.
Pemerintah Provinsi Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja fiskal melalui inovasi, optimalisasi pendapatan, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
