Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memberi respons terhadap aksi unjuk rasa di muka kantornya, yang melibatkan ribuan massa, gabungan dari aliansi mahasiswa dan organisasi masyarakat. ANTARA/Ahmad Rifandi.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, merespons terbuka aksi unjuk rasa ribuan massa di depan Kantor Gubernur di Samarinda yang berlangsung hingga Selasa (21/4/2026) malam.
Rudy menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa, masyarakat, serta aparat keamanan yang dinilai telah menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi,” ujarnya, Rabu.
Berdasarkan pantauan di lapangan, jumlah massa diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang yang memadati kawasan Jalan Gajah Mada hingga Teras Samarinda sepanjang hampir satu kilometer. Pengamanan melibatkan lebih dari 1.700 personel gabungan.
Rudy berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus berperan sebagai kontrol sosial bagi pemerintah daerah. Ia menilai berbagai aspirasi yang disampaikan publik menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli,” ungkapnya.
Sebelumnya, aksi demonstrasi sempat memanas dan berujung ricuh. Sejumlah massa melakukan pelemparan batu setelah kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan daerah.
Aparat dari Polresta Samarinda bersama tim gabungan kemudian menurunkan meriam air (water cannon) untuk membubarkan massa yang dinilai telah melampaui batas waktu aksi menjelang Maghrib.
Unjuk rasa yang digelar oleh gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tersebut menuntut DPRD Kalimantan Timur segera menggunakan hak angket dan interpelasi.
Selain itu, massa juga mempertanyakan alokasi anggaran daerah sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam pemerintahan dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Kaltim Darurat KKN”.
