Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, optimistis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar dapat mencapai angka 75 persen pada tahun 2027. Keyakinan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2027 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (21/04/2026).
Dalam paparannya, Norsan menjelaskan bahwa sasaran kinerja makro tahun 2027 telah ditetapkan secara terukur. IPM ditargetkan berada pada kisaran 73,11 hingga 75, dengan optimisme mencapai angka tertinggi.
“Laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,1 hingga 7,5 persen, dan kita optimistis bisa mencapai 7,5 persen,” ujarnya.
Selain itu, PDB per kapita ditargetkan berkisar Rp65,78 juta hingga Rp69,97 juta. Tingkat kemiskinan diproyeksikan berada di angka 4,82 hingga 5,82 persen, dengan target capaian 5,82 persen. Sementara itu, rasio Gini ditargetkan pada kisaran 0,299 hingga 0,309.
Norsan menegaskan bahwa target-target tersebut tidak disusun secara administratif semata, melainkan berdasarkan evaluasi kinerja makro, arah kebijakan pembangunan, serta potensi dan keunggulan kompetitif daerah.
Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan akan didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Sedangkan dari sisi produksi, kontribusi utama berasal dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, serta akomodasi dan makan minum.
“Target ini bukan sekadar optimisme, tetapi disusun berdasarkan potensi riil daerah yang terus diarahkan agar lebih produktif, bernilai tambah, dan saling terkoneksi,” jelasnya.
Untuk mencapai target IPM, Pemerintah Provinsi Kalbar akan memfokuskan pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Upaya lain mencakup penanganan anak tidak sekolah, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan desa sebagai pusat pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, RKPD 2027 juga mengakomodasi berbagai usulan pembangunan, yakni 4.210 usulan pokok-pokok pikiran DPRD, 698 usulan Musrenbang kabupaten/kota, serta 22 usulan dukungan pemerintah pusat untuk proyek strategis.
“Jumlah usulan ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap percepatan pembangunan di Kalimantan Barat. Karena itu, seluruh usulan harus ditelaah secara cermat dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya.
