PONTIANAK INFORMASI – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalbar memperkuat tata kelola usaha, meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta mendukung kebijakan ekspor satu pintu yang tengah disiapkan pemerintah pusat melalui Danantara.
Hal itu disampaikan Krisantus saat memimpin rapat koordinasi bersama perwakilan BUMN dan perusahaan swasta sektor perkebunan kelapa sawit di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Selasa (14/7).
Dalam rapat tersebut, Krisantus menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kalbar tidak cukup hanya menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan mentang-mentang BUMN atau perusahaan besar lalu mengabaikan kewajiban. Anda beroperasi di Kalimantan Barat, maka harus mengikuti kearifan lokal dan peraturan yang berlaku di sini,” kata Krisantus.
Ia juga menyoroti pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai masih belum optimal. Menurutnya, keberadaan kawasan permukiman yang masih kurang layak di sekitar wilayah operasional perusahaan menunjukkan bahwa manfaat CSR belum dirasakan secara maksimal.
“Kalau masih ada kawasan kumuh di sekitar perusahaan, berarti CSR belum dijalankan dengan baik. Kehadiran perusahaan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
Selain CSR, Krisantus meminta perusahaan memenuhi kewajiban membayar Pajak Air Permukaan (PAP) sesuai penggunaan riil. Ia menilai potensi pendapatan daerah dari sektor tersebut masih bisa dioptimalkan.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalbar akan membentuk tim bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna mengevaluasi penggunaan air permukaan oleh perusahaan.
“Saya akan membentuk tim untuk mengecek penggunaan air permukaan di perusahaan-perusahaan agar pembayaran pajak sesuai dengan pemakaian sebenarnya. Ini adalah kewajiban pengusaha kepada negara dan daerah yang harus dijalankan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Krisantus juga menyampaikan bahwa rapat koordinasi digelar untuk menyamakan persepsi terkait implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara. Ia berharap seluruh perusahaan mendukung kebijakan tersebut dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
Menurutnya, Pemprov Kalbar akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi bersama pelaku usaha agar implementasi kebijakan berjalan optimal.
“Saya akan mengawal ketat implementasi arahan ini. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan agar seluruh perusahaan hadir dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kalimantan Barat,” pungkasnya.
