Kudeta di Niger oleh Junta militernya. (Reuters)
PONTIANAK INFORMASI, INTERNASIONAL – Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dengan tegas menyatakan bahwa Uni Eropa tidak akan mengakui pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta di Niger pekan ini.
Ia menekankan bahwa Presiden terpilih Mohamed Bazoum tetap satu-satunya presiden sah bagi negara tersebut.
“Dia harus dibebaskan tanpa syarat dan tanpa ada penundaan,” tegas Borrell dalam pernyataannya seperti dikutip dari Antara, Minggu (30/7/2023).
Borrell juga menyoroti bahaya dari pembekuan konstitusi dan pembubaran lembaga-lembaga demokrasi di Niger, yang berpotensi melemahkan negara dan rakyatnya. Uni Eropa kembali menegaskan seruannya untuk mengembalikan tatanan konstitusional secara penuh, menyeluruh, dan tanpa ada penundaan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan mitra-mitra internasional di Afrika, Uni Eropa siap untuk menangguhkan semua langkah kerja sama dalam bidang keamanan dengan Niger tanpa batas waktu.
“Dalam hal ini, selain penghentian segera dukungan anggaran, semua langkah kerja sama dalam bidang keamanan ditangguhkan tanpa batas waktu dan akan langsung efektif,” kata Borrell.
Peristiwa kudeta ini terjadi awal pekan ini ketika sekelompok tentara Niger yang menamakan diri Dewan Nasional untuk Perlindungan Negara mengumumkan pengambilalihan kekuasaan lewat televisi tak lama setelah menahan Presiden Mohamed Bazoum di kediamannya.
Mereka menyatakan bahwa situasi keamanan memburuk dan pemerintahan yang buruk menjadi alasan kudeta tersebut.
Sebelumnya, pada tahun 2021, Mohamed Bazoum terpilih dalam transisi kekuasaan demokratis pertama di Niger sejak negara itu memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. (ad)
