Tambang emas ilegal di Kalbar. (Dok. KLHK)
PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, LOKAL – Ketua DPRD Kalimantan Barat periode 2024-2029, Aloysius, menekankan pentingnya peran aparat keamanan dalam menjalankan tugas tanpa menyimpang dari fungsi pokok dan kode etik mereka. Ia menyoroti dugaan adanya oknum kepolisian dan militer yang memanfaatkan jabatan untuk melindungi aktivitas tambang ilegal yang kian meresahkan di wilayah Kalimantan Barat.
“Baik kepolisian maupun militer harus menjalankan tugas sesuai tupoksi, sehingga tidak ada lagi yang memanfaatkan jabatan untuk melindungi aktivitas ilegal,” tegasnya.’
Pernyataan itu disampaikannya lantaran masih maraknya aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kalbar yang kian meresahkan. Menurutnya, penambangan tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi daerah, tetapi juga berdampak buruk pada lingkungan dan memicu konflik sosial di masyarakat.
Sebagai solusi, Aloysius mendorong pemerintah untuk segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat memiliki jalur hukum yang jelas dalam menjalankan aktivitas pertambangan. Ia menilai langkah ini penting untuk mengurangi praktik ilegal yang kerap menjadi sumber permasalahan.
Namun, yang menjadi perhatian utama Aloysius adalah dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan yang disinyalir melindungi kegiatan tambang ilegal. Ia menegaskan bahwa aparat harus menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kode etik yang berlaku.
Aloysius berharap komitmen semua pihak, termasuk aparat keamanan, dapat menciptakan keadilan dan memastikan aktivitas pertambangan di Kalbar berlangsung sesuai peraturan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
