Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat menghadiri launching Transaksi Nontunai pada APBDes. (Dok. Istimewa)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, menjadi salah satu narasumber utama dalam acara peluncuran Sistem Transaksi Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Ketapang. Acara tersebut berlangsung pada Selasa (5/9) di Hotel Emerald Borneo Ketapang.
Bupati Muda, yang telah menjadikan Kubu Raya sebagai pelopor sistem transaksi non tunai di Indonesia sejak tahun 2019, tidak hanya hadir sebagai peserta acara, tetapi juga berbagi pengalaman berharga mengenai implementasi inovasi transaksi nontunai dalam pemerintahan desa.
Kehadiran Bupati Muda diacungi jempol oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan, yang mengatakan, “Beliau khusus datang ke Ketapang memberikan sebuah inspirasi kepada kita sehingga bisa mendapatkan sebuah terobosan baru.”
Bupati Martin menilai inovasi transaksi nontunai dalam pemerintahan desa memiliki pentingnya yang tak terbantahkan. Meskipun ia mengakui bahwa hal tersebut tidaklah mudah untuk diterapkan, ia mendorong seluruh kepala desa untuk mempelajari dan mengikuti program ini.
“Kita akan belajar dari Kubu Raya tentang transaksi nontunai pada pelaksanaan APBDes. Memang ini bukan sebuah hal yang ringan, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa tanpa dicoba. Karena itu saya tekankan semua desa tanpa kecuali harus mengikuti program ini. Kalau perangkatnya belum bagus, mungkin bisa pelan-pelan karena itu tergantung sinyal. Tetapi bilamana semuanya sudah ada sinyal, maka tidak ada kata lain, setiap desa harus mengikuti program ini. Kades dan perangkatnya harus mengerti bagaimana cara pengelolaan nontunai itu,” ungkap Bupati Martin.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan dalam sambutannya mengungkapkan banyaknya masalah yang muncul sejak dana desa digulirkan hampir satu dekade lalu. Pengelolaan dana desa secara tunai, ujarnya, membuat cukup banyak potensi risiko korupsi, yang merugikan stabilitas daerah.
“Menggunakan sistem tunai itu ternyata menimbulkan banyak celah penyalahgunaan. Nah, otomatis kita ini niatnya mencegah. Bukan bermaksud untuk mempersulit. Kita ingin membuat semuanya menjadi tenang. Makanya dengan cara ini semuanya tidak ada yang keliru. Inovasi ini menjadi solusi yang menjawab berbagai hal dan membuat masyarakat akan jauh mencintai pemimpinnya karena lebih dapat dipercaya,” tuturnya.
Muda mengatakan bahwa inovasi transaksi nontunai pada pelaksanaan APBDes didasari oleh niat untuk mempercepat pertumbuhan desa. Ini akan membuat semua kegiatan lebih fokus, cepat, efektif, dan menenangkan karena terbangunnya rasa kepercayaan.
“Dampaknya masyarakat akan jauh lebih partisipatif. Gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan, anak-anak muda, gerakan budaya, hingga gerakan sosial akan banyak muncul, dan itulah yang membuat desa serta kadesnya akan jauh lebih efektif dan cepat berkembang,” jelasnya.
Muda menyebut desa sebagai jangkar-jangkar suatu negara, sehingga sangat tepat jika pembangunan negara dimulai dari pinggiran, yaitu desa.
“Inilah dasarnya bahwa dengan desa dikelola lebih baik, maka tidak banyak terjadi konflik politik lokal yang akan merugikan kita. Jadi kita tidak capek menghabiskan energi untuk urusan itu,” ujarnya.
Muda menegaskan bahwa inovasi transaksi nontunai akan memperkuat desa dan meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di desa serta menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Makanya CMS desa ini bukan sesuatu yang kemudian malah mempersulit. Tetapi ini adalah langkah yang justru membuat desa itu betul-betul dapat melipat ruang dan waktu. Transformasinya terjadi dari manual ke digital, dari tunai ke nontunai, dari yang tadinya serba kurang transparan menjadi transparan, dan lebih menutup celah-celah penyalahgunaan. Kalau sudah tunai maka risikonya juga tinggi. Maka pencegahan itu jauh lebih baik. Saya yakin hal ini akan menjadi solusi dan peluang untuk mempercepat peningkatan kualitas dan kebahagiaan setiap rumah tangga di seluruh penjuru desa di Kabupaten Ketapang,” tuturnya. (ad)
