Ilustrasi siswa SMA/SMK di Kalbar. (Dok. PIFA/Freepik Odua)
PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, LOKAL Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem zonasi sekolah yang diusulkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming. Menurutnya, sebelum sistem ini diterapkan, DPRD Kalbar sering menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait penerimaan siswa baru, yang menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaannya.
Prabasa mengungkapkan bahwa sistem zonasi seharusnya diterapkan secara fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.
“Tempat tertentu memang perlu juga tuh zonasi dan ada tempat-tempat yang tidak perlu, lihat situasi dan kondisi. Ini kan dengan kebutuhan masyarakat yang ingin masuk SMA ini kan jadi masalah,” katanya. Dia berharap ada koordinasi lebih intens antara DPRD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif.
Sebagai koordinator Komisi V yang membidangi pendidikan dan kesehatan, Prabasa menegaskan bahwa keluhan dari orang tua siswa selalu menjadi perhatian utama setiap tahun ajaran baru.
Dia mengatakan pihaknya banyak menerima pengaduan terkait masalah tersebut.
“Kebetulan saya koordinator bidang Komisi V, pendidikan dan kesehatan. Setiap masuk itu ramai-ramai baik itu ibu bapak saudara semuanya menjadi keluhan,” tuturnya.
DPRD Kalbar berkomitmen untuk terus mengawasi implementasi sistem zonasi guna memastikan kebijakan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak menimbulkan kendala bagi calon siswa dan orang tua mereka.
