“Tempat tertentu memang perlu juga tuh zonasi dan ada tempat-tempat yang tidak perlu, lihat situasi dan kondisi. Ini kan dengan kebutuhan masyarakat yang ingin masuk SMA ini kan jadi masalah,” katanya.
Prabasa menambahkan bahwa DPRD akan terus mengawasi penerapan sistem zonasi agar kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengusulkan evaluasi terhadap sistem zonasi sekolah. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, menyatakan bahwa sebelum sistem zonasi diterapkan, DPRD Kalbar sering menerima banyak pengaduan dari masyarakat.
Sebagai koordinator Komisi V yang membidangi pendidikan dan kesehatan, Prabasa menyebut keluhan dari orang tua siswa sangat banyak dan menjadi perhatian utama pada setiap masa penerimaan siswa baru.
“Sistem zonasi yang diminta oleh Wakil Presiden kita, Pak Gibran. Saya barangkali sebelum sistem zonasi ini, DPR Provinsi Kalimantan Barat itu paling banyak pengaduan-pengaduan yang luar biasa. Kebetulan saya koordinator bidang komisi V, pendidikan dan kesehatan. Setiap masuk itu ramai-ramai baik itu ibu bapak saudara semuanya menjadi keluhan,” tuturnya, kemarin.