Istimewa/ Adpim Pemprov
Berita PONTIANAK, PIFA – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., serta Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M.,menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.
Kegiatan tersebut turut dihadiri M.H., Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas RI, Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP., Anggota Komisi II DPR RI, Drs. Cornelis, M.H., Forkopimda Kalbar dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar beserta Bupati/Walikota seluruh Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jl. Ahmad Yani Pontianak, Kamis (7/4/2022).
Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar menyampaikan bahwa sarana dan prasarana pelayanan publik serta pelayanan kesehatan pada sektor pemerintahan sudah sangat memadai.
“Untuk kedepannya, sarana dan prasarana pelayanan publik dan kesehatan sudah sangat memadai, sehingga hal tersebut pada tahun berikutnya tidak menjadi prioritas kembali,” ucap Gubernur saat rilis yang diterima Pontianak Informasi.
Gubernur mengajak Jajarannya untuk membenahi masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan infrastruktur di Wilayah Kalbar.
“Fokus kita tahun depan yakni penanganan masalah IPM dan infrastruktur. Saya mengajak Bupati dan Walikota untuk betul-betul memperhatikan IPM. Disamping itu, juga memberi perhatian terhadap validasi data,” ajak Gubernur Kalbar.
Masih Terkait data, Gubernur juga mengajak jajarannya untuk selalu bersinergi terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memvalidasi data untuk peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar.
“Saya meyakini masalah ada pada data-data kita. Sebab saat menjadi Walikota dahulu saya fokus memperbaiki data. Data ini perlu menjadi perhatian, kita juga harus menyusun anggaran berdasarkan indikator-indikator yang mungkin menjadi titik tumpu untuk percepatan peningkatan angka IPM,” tambah H. Sutarmidji.
Gubernur menjelaskan sebagai contoh ketika ada pembangunan jogging track maupun trotoar jalan, sebenarnya itu termasuk indikator dalam lamanya usia harapan hidup untuk mengukur tingkat kebahagiaan dan sebagainya.
“Membangun itu bukan untuk gagah – gagahan, namun karena memang hal tersebut menjadi indikator yang harus kita perhatikan. Setiap kita menyusun anggaran dengan indikator yang dibutuhkan maka capaian dari indikator tersebut akan lebih baik.
Untuk tingkat kemiskinan di Kalbar juga terus menurun hingga mencapai 7,15 persen,” jelas Gubernur. Di akhir acara, Gubernur menyerahkan Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai terbaik pertama, kemudian Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai terbaik kedua dan terakhir Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai terbaik ketiga. (RS)
