Ilustrasi IPM, Foto: Radio Idola Semarang
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin mengatakan persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat fundamental. Peningkatan IPM Kalbar masih perlu perhatian serius.
Heri mengutarakan, organisasi perangkat daerah yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan IPM adalah Dinas Pendidikan.
“Tugas dan fungsi kami hanya mendorong kebijakan-kebijakan, bagaimana meningkatkan IPM di Kalbar. Sementara eksekutor tetap di dinas pendidikan,” kata Heri Mustamin, kemarin.
Heri saat Dialog Publik IKA PPKn-IKIP-PGRI Pontianak yang mengangkat tema: Kontribusi Pendidikan dalam Percepatan Peningkatan IPM Kalbar, Selasa (19/12/2023) meminta Pemprov Kalbar, melakukan intervensi yang lebih ekstra untuk meningkatkan IPM ini.
Pasalnya, IPM Kalbar masih berada di urutan 30 dari 34 Provinsi di Indonesia, walau sejak 2018, alami kenaikan-kenaikan.
IPM Kalbar pada tahun 2018 berada di angka 66,98 persen. Sementara, 2019 naik menjadi 67,65 persen.
Kemudian di 2020 naik menjadi 67,66 persen, 2021, 67,90 persen, 2022 naik menjadi 68,63 persen dan 2023 berada di angka 70,43 persen.
Heri menyebutkan, saat ini IPM Kalbar masih jauh tertinggal. Bahkan, masih di bawah nasional.
“Jika melihat komposisi IPM, Kalbar berada pada posisi di sedang-sedang saja. Intervensi Pemprov masih kurang. Sementara, peningkatan IPM tergantung pemerintah 14 kabupaten/kota. Sebab, IPM Kalbar merupakan akumulasi,” paparnya.
Di sisi lain, postur anggaran APBD dalam bidang pendidikan, semakin tahun makin meningkat. Bahkan, hampir Rp1 triliun dialokasikan untuk bidang pendidikan.
“Tapi, 1 triliun ini merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan di atas angka 20 persen dari postur APBD 6 triliun,” katanya.
Heri melanjutkan, jika merujuk pada belanja APBD, maka hampir 50 persen, masih digunakan untuk kepentingan operasional. Bukan digunakan untuk sarana perbaikan gedung, dan sarana pendidikan.
Menurut Heri, jika Pemprov Kalbar serius meningkatkan IPM, maka harus ada intervensi yang harus dilakukan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
