i
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini.
Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandie sanksi penyebab kenaikan harga beras dipicu oleh kondisi el nino.
Menurutnya, pemerintah, terkhusus Pemprov Kalbar dapat mengatur harga beras dengan kemampuan daya beli masyarakat.
“Selama harga beras tidak diatur, pupuk subsidi tidak terdistribusi dengan baik maka kenaikan harga beras seperti bakalan lama terjadi,” katanya.
Dia mengatakan, pengelolaan pertanian belum sepenuhnya baik. Hal ini terbukti dengan masih adanya persoalan lama yang dihadapi petani lokal.
Affandie mengatakan, masalah pertanian yang dihadapi petani tak kunjung tuntas hingga bertahun-tahun.
“Ini berdampak kebutuhan beras rakyat Indonesia dipasok impor, sementara persoalan pupuk subsidi juga tidak banyak membantu,” katanya.
Dia menjelaskan, pemerintah sepanjang tahun mengucurkan dana ratusan miliar sampai triliunan untuk berbagai program pertanian. Kendati demikian, tetap saja tidak membuat pertanian.
Tata kelola beras yang cenderung impor, membuat Bulog sulit menyerap bsras petani. Negara yang mengimpor beras diantaranya India, Thailand, Kamboja dan China.
“Harga beras tergantung pasaran luar negeri. Kalau di sana stok melimpah harga bisa murah. Begitu juga sebaliknya,” tandasnya.
