Wakil Ketua DPRD Kalbar Periode 2019-2024, Syarif Amin Muhammad. (Dok. DPRD Kalbar)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad mengatakan, ada beberapa catatan yang disampaikan masing-masing fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Pemprov Kalbar tahun 2023.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah beberapa pendapatan yang tak tercapai karena lebih tinggi dibanding tahun lalu.
“Tapi, progres pendapatan dari tahun ke tahun meningkat. Meskipun 2023 target tinggi tidak sesuai yang diharapkan,” katanya.
Dia menjelaskan, struktur pendapatan tahun-tahun sebelumnya masih mengacu pada pelabuhan internasional. Dengan harapan ekspor pendapatan meningkat.
Namun, berdasarkan informasi, yang didapat pendapatan pelabuhan Kijing belum bisa diraih karena masih dikelola Pelindo.
“Asumsi kami di DPRD pendapatan bisa masuk ke kas daerah,” katanya.
Juru bicara fraksi PKB-Hanura, Suib mengatakan, pertanggungjawaban APBD dilakukan agar masyarakat mengetahui tata kelola keuangan pemerintah provinsi.
Suib mengatakan, laporan keuangan pemprov menjaga akuntabilitas keuangan setiap tahun.
“Agar pengaturan semakin efektif dan dapat dikontrol publik,” katanya, dalam sidang paripurna belum lama ini.
Menurutnya, fraksi Hanura-PKB menyambut baik laporan pertanggungjawaban APBD untuk dibahas bersama DPRD.
Dia pun berharap, dihasilkan Perda yang mampu menjadi bahan evaluasi, sehingga hasil koreksi dapat memperbaiki kinerja instansi. (ap)
