PONTIANAK INFORMASI – Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Zulfydar Zaidar Mochtar, menilai pergeseran pengelolaan anggaran ke pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan daerah di Kalimantan Barat.
Menurutnya, sejumlah sektor strategis yang sebelumnya banyak dikelola pemerintah daerah kini semakin banyak diprogramkan langsung oleh pemerintah pusat, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan dan kesehatan.
“Sekarang banyak program yang langsung ditangani pusat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan sampai program prioritas nasional memang jadi fokus pemerintah agar target pembangunan cepat tercapai,” ujarnya, Sabtu (28/2/26)
Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Daerah harus lebih aktif membangun komunikasi dengan kementerian agar program nasional tetap masuk ke Kalbar.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, investor swasta hingga masyarakat.
“Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Perlu investasi, dukungan pusat, dan kerja sama semua pihak supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya investasi sosial dan investasi ekonomi untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan meningkatnya investasi, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan sekaligus memperkuat pendapatan daerah maupun nasional.
Ia mencontohkan investasi besar yang masuk di wilayah Kabupaten Mempawah berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola dengan baik.
“Kita berharap investasi besar yang masuk bisa dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Terkait kepemimpinan daerah, ia optimistis Gubernur Kalbar Ria Norsan mampu menyusun strategi agar alokasi program pusat lebih optimal bagi Kalimantan Barat.
Ia mendorong kepala daerah bersama organisasi perangkat daerah membentuk tim khusus yang aktif membawa proposal ke kementerian.
“Kita ini daerah penghasil sawit, bauksit, emas dan sumber daya lainnya. Kontribusi kita besar untuk negara, jadi wajar kalau program pembangunan juga harus lebih banyak kembali ke Kalbar,” tegasnya.
Ia menambahkan, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap harus menjadi prioritas utama agar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat tercapai dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat luas.
