PIFA, Lokal – Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Tambang dan Industri Silika (Pertamisi) Provinsi Kalimantan Barat masa periode 2025-2030 resmi dilantik. Rolando Sibarani ditunjuk sebagai Ketua Umum DPW Pertamisi Kalbar.
Kepengurusan tersebut dilantik langsung oleh Ketua DPP PERTAMISI (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) Raden Sukhyar, di Hotel Mercure Pontianak, Senin (10/7/25).
Usai dilantik, Rolando Sibarani menyampaikan sejumlah program strategis yang akan dijalankan kepengurusannya. Di antaranya, merangkul seluruh pelaku usaha pasir silika di Kalbar, mendorong kestabilan harga komoditas silika, serta mengawal proses legalisasi dan perizinan usaha tambang silika di daerah.
“Pastinya akan mencoba merangkul seluruh pengusaha silika yang ada di Kalbar. Kedua, untuk mencapai kestabilan harga, dimana kita akan mengupayakan kesetaraan harga itu semua sama, tidak ada yang tumbang tindih,”ungkapnya.
“Dan yang ketiga, yang pastinya kita juga akan mendorong pemerintahan dengan kita merangkul para pengusaha silka untuk mengawal bagian dari perizinan-perizinan mereka untuk dilengkapi sebagai kewajiban para pengusaha silika,”tambahnya.
Saat ini, menurut Rolando, lebih 100 titik usaha tambang silika yang teridentifikasi di Kalimantan Barat, baru sekitar 20 yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) lengkap. Oleh karena itu, legalitas menjadi fokus utama pihaknya ke depan.
Lebih lanjut, Rolando menyebut Kalbar menyimpan cadangan pasir silika yang sangat besar, terutama di wilayah Ketapang, Bengkayang, Sambas, dan Sanggau.
Bahkan, hasil tambang pasir silika dari Kalbar selama ini juga telah diekspor ke luar negeri, khususnya ke Tiongkok.
“Selain dalam negeri itu permintaan kalau di luar negeri itu pasti ada, dan biasanya itu kalau saya tidak salah itu Cina,”tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PERTAMISI, Raden Sukhyar berpesan agar DPW Pertamisi Kalbar yang baru saja dilantik dapat memaksimalkan nilai tambah dari komoditas silika yang dimiliki daerah.
“Jadilan pasir silika yang ada di Kalimantan Barat ini menjadi produk yang beragam, bukan hanya untuk kaca, bukan hanya untuk keramik atau gelas, tapi untuk yang lainnya, seperti penutup panel surya (PV glass), gelas industri, hingga material teknologi tinggi lainnya,”ujarnya.
Ia juga mengajak DPW Kalbar bersinergi dengan pemerintah juga asosiasi lain di tingkat nasional untuk mengusulkan penetapan harga dasar silika, serta mendorong pelonggaran spesifikasi teknis ekspor yang dinilai masih menyulitkan pelaku usaha nasional.
“Kemudian juga bersama-sama dengan asosiasi lainnya pasir silika atau silika seperti Kaltim, pusat untuk meminta kepada pemerintah menurunkan spek untuk ekspor yang kami rasakan terlalu sulit untuk diperlukan oleh pelaku usaha,” tukasnya.
