PONTIANAK INFORMASI – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan menanggapi isu Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah viral saat ini karena banyak yang siswa keracunan usia menyantap makanan tersebut.
Norsan mengatakan bakal memanggil seluruh koordinator MBG di Kalbar dan bakal menunjuk satu koordinator Kalbar yang dapat bertanggung jawab jika ada ditemukan makanan yang tak layak atau basi.
Saat ini disebut Norsan, koordinator program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditugaskan di Kalbar cukup banyak. Menurutnya, jumlah koordinator yang terlalu banyak justru membuat koordinasi tidak berjalan efektif.
“Kemarin sudah saya sampaikan ke koordinator, saya pusing koordinator MBG kebanyakan. Ada dari umum, partai, TNI, kepolisian, semua ada. Jadi yang mana mau dituju ini,” kata Norsan, Jumat (19/9/2025).
Ia menyebut sudah melobi pemerintah pusat agar hanya menunjuk satu koordinator MBG di Kalbar, sehingga mudah dihubungi dan ditindaklanjuti jika ada masalah di lapangan.
“Belum tau siapa (koordinator) nanti ditunjuk dari sana (pemerintah pusat),” katanya.
Norsan mengatakan akan memanggil semua koordinator MBG yang ada di Kalbar untuk meminta pusat menetapkan satu koordinator agar tidak terjadi saling menyalahkan ketika ada masalah teknis. Seperti kasus di Rasau Jaya di mana makanan untuk siswa terlambat dan sebagian sayur sudah basi.
“Nanti dipanggil semua koordinator itu, kita minta dari sana (pemerintah pusat) tetapkan satu koordinator untuk mengkoordinir di Kalbar inikan saling menyalahkan, kan kemarin di Rasau, kita sudah tinjau kesana rupanya sayurnya basi,” ucapnya.
Ia juga menyoroti jarak dapur MBG yang terlalu jauh dari sekolah. Menurutnya, lebih baik dana dialokasikan langsung ke sekolah agar bisa memasak sendiri atau menyiapkan menu, sehingga siswa tidak perlu menunggu lama.
“Kalau sekolahnya jauh, sebaiknya dana diserahkan ke sekolah. Biar sekolah yang masak atau siapkan menunya. Itu lebih efisien,” tegasnya.
Selain itu, Norsan mengungkap masih ada keluhan dari pemasak terkait anggaran yang tidak utuh sampai ke mereka. Dari anggaran Rp15 ribu per porsi, setelah dipotong untuk biaya sewa dapur dan lainnya, pemasak hanya menerima sekitar Rp8 ribu.
“Kalau bisa Rp15 ribu itu jangan dipotong-potong. Biarkan utuh sampai ke pemasak,” katanya.
Ia juga menilai program MBG di Kalbar masih belum memenuhi standar, baik dari segi gizi maupun kesiapan tenaga ahli. “Ahli gizi juga belum datang semua. Jadi kalau saya lihat, MBG ini standarnya memang belum masuk,” tambahnya.
