PONTIANAK INFORMASI –
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat pada 2025 mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni 72,09. Meski demikian, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh pemangku kepentingan tidak cepat berpuas diri dan terus memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Hal itu disampaikan Norsan saat membuka Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Pontianak, Kamis (2/7/2026).
Menurut Norsan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pembangunan daerah.
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari meningkatnya angka IPM. Yang terpenting, kata dia, masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan yang semakin baik.
“Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Untuk mendorong peningkatan IPM, Pemprov Kalbar terus menjalankan sejumlah program prioritas. Di sektor pendidikan, pemerintah menggulirkan program internet gratis untuk sekolah, pengembangan Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, hingga Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah).
“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu berbagai program akan terus kita dorong agar seluruh anak memperoleh hak pendidikan yang berkualitas,” ucap Norsan.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah memperkuat layanan melalui pengembangan lima rumah sakit regional, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
Di sektor ekonomi, Pemprov Kalbar juga menggenjot berbagai program pengentasan kemiskinan melalui pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, pembangunan sanitasi, hingga penciptaan lapangan kerja.
Menurut Norsan, seluruh program tersebut harus berjalan secara terpadu agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu,” ujarnya.
Norsan juga meminta Satgas Percepatan IPM menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.
Ia mengajak pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat untuk bersama-sama mempercepat peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Barat.
“Saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kalimantan Barat Muhammad Saichudin mengatakan, meski IPM Kalbar masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan arah pembangunan di Kalbar sudah berada di jalur yang tepat.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Saichudin menambahkan, percepatan peningkatan IPM harus difokuskan pada tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi agar kebijakan pembangunan yang diambil semakin tepat sasaran.
Selain itu, BPS saat ini tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang hasilnya akan menjadi salah satu dasar penyusunan berbagai indikator ekonomi dan sosial, termasuk untuk mendukung percepatan peningkatan IPM di Kalimantan Barat.
